Liputan6.com, Jakarta - Legislasi atau pembuatan undang-undang mendapat sorotan pemerintah. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menganggap banyaknya undang-undang atau aturan yang dihasilkan lembaga legislatif justru menghambat proses perizinan dan pembangunan oleh pemerintah.
Penilaian dan kritik Jokowi tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPR Ade Komarudin. Pria yang biasa disapa Akom itu menganggap apa yang disampaikan Jokowi bukan sebuah kritik.
"Saya melihat itu harapan beliau kepada pemerintah dan DPR. Karena dalam penyusunan UU itu dilakukan presiden dan DPR, biasanya presiden beri tugas pada para menterinya, jadi harapannya beliau kepada pemerintah dan DPR sebagai mitranya," ucap Akom dalam wawancara khusus dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Maret 2016.
Menurut Akom, harapan tersebut disampaikan untuk para anggota DPR agar lebih memerhatikan esensi dan kualitas setiap undang-undang yang dibuat.
"Jadi harapan beliau (Jokowi), pemerintah dan DPR sebagai mitranya. Agar kualitas (UU) diprioritaskan, ditonjolkan, diutamakan. Saya kira sepakat kita harus memproduksi UU dengan baik dengan produktif, tapi juga kualitas harus diutamakan," papar Akom yang menjabat anggota DPR sejak 1997.
Kekompakan Menteri
Selain soal legislasi, Ketua DPR turut menyoroti adanya perang argumen atau kegaduhan politik yang terjadi di antara sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Menurut dia, semestinya perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa menteri tidak diungkap ke publik.
"Yang penting produk dari kerja kementeriannya, koordinasinya (juga) harus berjalan baik, sehingga nanti kebijakannya juga enak (elok) untuk rakyat," imbuh mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Ia mencontohkan kegaduhan politik di parlemen, beberapa waktu lalu. "Publik maunya tidak gaduh. Ke DPR aja yang sebenarnya tugasnya harus gaduh, dikritik masyarakat. Karena parlemen itu kan harus banyak bicara, tapi kalau perdebatan enggak apa-apa dong. Dan masyarakat inginnya pemerintah (menteri) kompak," papar Akom.
Kendati kegaduhan terjadi pada para pembantu Presiden, Akom tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Publik, menurut dia, seharusnya juga mempunyai tanggung jawab untuk memberi masukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.
"Saya nilai beliau (Jokowi) ikhlas memimpin republik ini, beliau kerja untuk kepentingan republik ini, dan saya lihat semuanya dilakukan sistematis," urai politikus Partai Golkar tersebut.
Perpustakaan Sebatas Usulan
Ade Komarudin sekaligus menjelaskan soal urgensi pembangunan perpustakaan DPR. "Sebenarnya ini bukan rencana DPR. Saya ingin luruskan. Ini usulan para cendekiawan kepada saya. Mereka datang ke saya, beraudiensi menyampaikan usulan ini. Saya sambut dengan baik," ungkap Akom.
Menurut Akom, sejumlah cendekiawan itu ingin perpustakaan DPR RI nantinya seperti Library of Congress (Perpustakaan Kongres Amerika Serikat).
"Saya sampaikan ke teman-teman cendekiawan itu, kebetulan saya juga kemarin tanda petik juga agak enggan terhadap rencana pembangunan gedung DPR yang sudah direncanakan lama," ujar pria yang terpilih sebagai anggota DPR lima kali berturut-turut ini.
Politikus berusia 50 tahun ini mengungkapkan pula, kebetulan ada anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR untuk rencana pembangunan gedung DPR itu. "Nah, kemudian saya sampaikan kebetulan ada (anggaran) itu. Kalau untuk perpustakaan saya oke."
Bagaimana kesiapan Akom sebagai calon ketua umum Partai Golkar? Dan apa pandangan dia terhadap kasus dugaan pelecehan lambang negara oleh artis Zaskia Gotik? Simak wawancara khusus Liputan6.com dengan Ketua DPR Ade Komarudin yang dipandu Reza Ramadhansyah berikut ini.
