Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin tetap bersikukuh dengan niatnya membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menetapkan moratorium pembangunan gedung.
"Saya lebih mementingkan apa yang sebelumnya yaitu usulan dari cendekiawan (usulan membangun perpustakaan). Tapi kan tergantung fraksi-fraksi," papar Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 1 Maret 2016.
Ia mengatakan, usulan dari para cendekiawan itu sangat baik. Dia pun menyambut baik niat tersebut.
"Tapi bisa disetujui bisa tidak. Waktu dari awal jadi pimpinan saya kurang setuju pembangunan gedung, saya tanya dulu karena ada moratorium. Begitu ada usulan cendikiawan, saya cek ternyata ada anggaran multiyears, saya juga belum cek bener ini. Saya baru minta penjelasan ke Kesetjenan sejauh mana itu," kata pria yang kerap disapa Akom ini.
Baca Juga
Advertisement
Calon Ketua Umum Partai Golkar ini kurang setuju apabila anggaran multiyears tersebut digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.
"Saya kira kalau itu (anggaran multiyears) hanya untuk gedung, kita bisa di sini berusaha maksimal gimana atasi itu tanpa harus bangun gedung sampai sebesar itu. Tapi usulan cendekiawan bilang kalau bisa anggaran dialihkan untuk itu (bangun perpustakaan), kalau enggak bisa enggak apa-apa," terang dia.
"Rp 570 miliar itu bukan anggaran perpustakaan aja tapi itu anggaran untuk pembangunan gedung (DPR) yang dialihkan," sambung dia.
Ade Komaruddin akan membicarakan proses pengalihan anggaran tersebut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sambil mengambil keputusan internal di dalam DPR.
"Yang jelas, saya sambut baik usulan cendekiawan karena ada semangat untuk jalankan motivasi. Kalau negeri ini mau maju harus diberi semangat. Kalau enggak mau pintar, ya enggak bakal doyan buku," tutur Ade Komaruddin.
