Dua 'Tumbal' Reklamasi di Pantai Jakarta

Ahok menyatakan, meski Raperda Zonasi dan Reklamasi Pantura belum disahkan, reklamasi 17 pulau tetap lanjut sesuai dengan Keppres Tahun 1995.

"Ya sebetulnya perda pesisir ini amanat undang-undang. Perda belum keluar belum tanda tangan kita masih bersandar di Keppres (1995) sama perda yang lama," imbuh mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok bersikukuh reklamasi harus tetap dilanjutkan karena sudah berpayung hukum. Dia pun menjelaskan bahwa yang masih digodok dan menyandung M Sanusi adalah Raperda Zonasi yang membahas pembagian wilayah di Kepulauan Seribu dan Pulau Reklamasi.

"Ya saya tetap jalan dong. Cuma waktu dia (pengembang) mau bangun lain lagi. Kan enggak ada hubungan (reklamasi dan zonasi). Makanya begitu dia (pengembang) mau bikin IMB enggak bisa," Ahok menegaskan.

Ahok mengatakan tidak mengetahui apakah reklamasi pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) apakah tetap berlanjut atau tidak setelah penetapan tersangka Presiden Direktur PT APL oleh KPK.

"Saya enggak tahu. Kalau (Raperda) Zonasi belum ada kan enggak bisa terus (reklamasi)," sambung dia.

Sekadar informasi, Raperda Zonasi yang sedang digodok itu membahas bagaimana mengelola kawasan Pulau Seribu untuk menjadi destinasi wisata. Perda tersebut adalah dasar untuk mengelola pulau-pulau buatan (reklamasi) yang akan dibangun.

Ahok pun menegaskan bahwa baik dirinya maupun Pemprov DKI tidak ada kerja sama apa pun dengan APL.

"Kita enggak ada kerja sama, itu kewajiban, jadi APL itu utang cukup banyak. Mereka itu kalau bangun apartemen wajib menyerahkan 20 persen untuk rumah rakyat. Nah selama ini belum mereka serahkan. Dulu APL merasa sudah serahkan Kalibata City. Menurut kita Kalibata City bukan karena itu rusunami," terang Ahok

Hanya berselang sehari, Ahok kembali berkomentar ihwal raperda terkait reklamasi pantai di Jakarta. Ahok sudah curiga dengan dua raperda reklamasi pantai yang jalan di tempat.

Raperda itu seharusnya bisa diselesaikan di rapat paripurna, tapi selama tiga kali rapat tersebut selalu saja ditunda. Oleh karena itu, dia tidak heran ketika KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi.

"Saya enggak mengerti kenapa enggak mau paripurna, sudah 3-4 kali saya datang enggak ada orang. Saya tidak tahu alasannya apa. Apa duitnya enggak merata? Saya tidak tahu," kata Ahok, di Rusun Marunda, Jakarta, Sabtu, 2 April 2016.

Dia menduga para pengembang bermain dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta untuk menghilangkan kewajiban membayar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tiap proyek reklamasi.

Tidak hanya DPRD, Ahok juga mengatakan pengembang berupaya melobi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Bappeda DKI Tuti Kusumawati.

Agar tidak ada Pemprov DKI yang berani macam-macam, mantan Bupati Belitung Timur itu mengeluarkan disposisi. "Saya kasih disposisi, saya ancam siapa pun yang turunkan 15 persen bakal saya masalahkan. Berarti itu korupsi karena ada deal," Ahok menegaskan.

Ahok menjelaskan pula, pengembang hanya mau membayar kewajiban sebesar 5 persen dari NJOP per proyek. Besaran persentase itu dianggap merugikan Pemprov DKI.

Mantan anggota Komisi II DPR ini juga menjelaskan dengan kewajiban 15 persen NJOP yang harus dibayar pengembang, masyarakat juga mendapat banyak manfaat.

"Ini 15 persen dalam bentuk apa? Bisa buat sheet pile, jalan inspeksi, bisa buat rusun, jembatan‎, dan macam-macam. Nah kelihatannya kawan-kawan itu kurang senang soal 15 persen ini," papar Ahok.

Ternyata Bertetangga

Ahok mengaku banyak pihak swasta yang mendekati Pemprov dan DPRD DKI untuk mengurangi kompensasi reklamasi pantai yang harus dibayar pengembang.

Ia pun mengeluarkan disposisi berisi perintah agar jajarannya tidak menerima uang sepeser pun dari pengusaha. Walaupun, Ahok mengaku kenal dengan sang tersangka, Ariesman Widjaja yang merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land.

"Saya kenal kok, dari dulu tetangga," kata Ahok di Rusun Marunda, Jakarta, Sabtu, 2 April 2016.

Dia pun mengapresiasi langkah tetangganya itu yang menyerahkan diri ke KPK. Dengan status sebagai tersangka, sebaiknya mematuhi hukum agar tidak diberi hukuman yang lebih berat.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menuturkan tidak merasa dikhianati. Ahok menilai pengusaha masih merasa semua pejabat bisa diajak berpraktik korupsi, sehingga sah-sah saja menyuap.

"Pengusaha merasa kadang-kadang tidak percaya bahwa kita makin lama, makin bersih. Saya enggak tahu motifnya apa. Kadang pengusaha terlalu takut. Kalau dipanggil pejabat, dipanggil politisi dia pikir mesti bawain duit," Ahok menandaskan.

Sementara itu melalui pengacaranya, Ariesman Widjaja mengakui, memberi uang pelicin kepada Sanusi untuk mengegolkan kedua raperda itu menjadi perda. Uang diduga suap sebesar Rp 2 miliar itu diberi lewat 2 tahap dengan masing-masing Rp 1 miliar.

"Iya. (Uang Rp 2 miliar) memang dua kali diberikan," kata pengacara Ariesman, lbnu Akhyat di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 2 April 2016.

Ibnu menjelaskan, dalam pemeriksaan kliennya, penyidik menanyakan perihal aliran dana 'haram' tersebut. Namun, Ibnu menolak menjelaskan, apakah uang pelicin itu memang inisiatif Ariesman atau permintaan dari pihak DPRD DKI.

"Saya enggak bisa jelaskan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ya. Intinya ada uang Rp 2 miliar diserahkan kepada Sanusi," ujar Ibnu.

Adapun ketiga tersangka saat ini sudah mendekam di tahanan. Ariesman dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Pusat, Trinanda di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan Sanusi di ‎Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

Selaku tersangka penerima, Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

‎Sedangkan Ariesman Widjaja dan Trinanda selaku tersangka pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP‎.