Liputan6.com, Jakarta - Sinyal perombakan kabinet jilid II makin menguat. Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara belum lama ini seperti menguatkan reshuffle akan dilakukan bulan ini,
Menanggapi kabar itu, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengatakan, Jokowi sebaiknya segera memberi kepastian soal reshuffle.
"Sebaiknya paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian soal perombakan kabinet," kata Idil, Sabtu (2/3/2016).
Lalu siapa saja menteri-menteri yang perlu untuk dievaluasi karena faktor kinerjanya? Idil menjawab, dalam kacamata publik sebetulnya ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak diganti.
Diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (menko PMK) Puan Maharani. Menurut Idil, selama ini kinerja Puan memang kurang banyak berasa langsung pada publik.
Baca Juga
Advertisement
"Saya masih belum melihat adanya kinerja yang jelas dari Menko Puan yang hingga sekarang," papar Idil.
Ada pula nama Ferry M Baldan, menteri agraria dan tata ruang wilayah yang menurut Idil berkinerja rendah karena, kata Idil menteri asal Partai Nasdem itu miskin terobosan.
"Saya masih melihat Indonesia penuh dengan konflik pertanahan," ujar Idil.
Selain itu Idil juga menyebut dua menteri lain yang layak diganti. Keduanya dari non-partai. Yakni Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
"Sudirman banyak dinilai agak kontraproduktif. Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain. Sedangkan Amran dianggap tak kunjung menunjukkan kinerjanya dalam hal produksi pangan guna mencapai swasembada," papar Idil.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan sejumlah masukan terkait reshuffle kabinet jilid II.
"Kalau energi kita habis untuk bicara hal-hal yang kurang produktif, lalu larut dalam banyak masalah, maka kita tidak punya peluang untuk menjadi bangsa besar," kata Haedar usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Ia juga yakin pilihan Jokowi, siapa pun itu, adalah yang terbaik. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjunjung tinggi pada kompetensi dan kemampuan seseorang dalam bekerja.
"Setiap langkah-langkah kebijakan beliau itu berorientasi pada meritokrasi, pada efektivitas, lalu ada good governance," tegas Haedar.
