Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memutuskan, pihaknya akan membangun sistem electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar, tanpa melibatkan pihak swasta.
"ERP kami mau lelang dan bangun sendiri saja. Saya nggak mau kerja sama dengan swasta. Saya bisa minta BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) lelang," ujar Ahok di SMAN3 Jakarta, Senin (4/4/2016).
"Lelangnya kita beli alat, tapi nyicil. Boleh dong. Kalau nggak mau, cari siapa yang mau. Namanya juga dagang," sambung dia.
Ahok menjelaskan, alasan membangun sistem ini agar dapat menentukan tarif ERP. Sebab, yang membuat molor penerapan ERP selama ini di antaranya masalah tarif.
"ERP bukan buat cari uang sebenarnya, nanti bisa di bawah 30 ribu. Bisa juga kami gratiskan. Misal ada hari, jam tertentu nggak usah bayar. Intinya, kita atur volume kendaraan," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, apabila bekerja sama dengan swasta, pihaknya tidak leluasa menurunkan atau menaikan tarif.
"Kami akan beli alat supaya bisa ngatur-ngatur, kalau kami terikat sama swasta harga sekian, mau nggak dia turunin tarif? Nggak mau dong," kata dia.
Sebab, Ahok menginginkan, saat lalu lintas sepi tarif akan diturunkan, sebaliknya, saat kendaraan ramai akan dinaikan.
"Kami bisa saja gratisin kalau jalan ini kosong. Itu bisa atur. Tapi kalau swasta, dia bisa bisa berantem sama kami, nggak mau nurunin harga," ujar dia.
Apabila nanti berjalan lancar, kata Ahok, penerapan ERP akan dilakukan di setiap arteri atau jalan-jalan besar di seluruh Ibu Kota.
"Seluruh Jakarta saya pasang ERP kalau duitnya cukup. Mahal murah kita yang atur," tandas Ahok.
