Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk menghilangkan hambatan investasi yang dialami oleh 95 proyek selama 2015 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 76 proyek merupakan investasi non-kerjasama pemerintah swasta (KPS).
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, total nilai investasi untuk 95 proyek tersebut senilai Rp 487,8 triliun. Dari jumlah tersebut, 76 proyek KPS nilai investasi mencapai Rp 421,1 triliun. Sedangkan nilai investasi 19 proyek KPS sebesar Rp 66,7 triliun.
Dia menjelaskan, dari 76 proyek investasi non-KPS yang diinventarisasi oleh BKPM, 41 proyek telah diberikan fasilitas untuk menyelesaikan hambatan investasi. Hasilnya, 27 proyek yang melanjutkan operasinya, 5 izinnya dicabut dan dibatalkan serta 9 proyek berhenti beroperasi.
"Dari rekap jenis permasalahan yang telah difasilitasi masalahnya cukup beragam yang terbanyak adalah terkait perizinan ada 8 proyek, kemudian terkait moratorium perikanan tangkap 7 proyek, serta penyalahgunaan atau pemalsuan izin 5 proyek, serta berbagai permasalahan lainnya," ujarnya di Jakarta, Senin (4/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Franky mengungkapkan, nilai investasi dari 27 proyek yang dilanjutkan tersebut mencapai Rp 226,9 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 166,1 triliun. Proyek-proyek ini mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 48.956 tenaga kerja.
"Selain melakukan fasilitasi proyek investasi yang terhambat, BKPM juga mendorong investor untuk selalu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," kata dia.
Dari 27 proyek tersebut bergerak di berbagai sektor, antara lain industri kimia, kelistrikan, perhotelan, perdagangan, industri logam, industri smelter, industri makanan, pertambangan, industri semen, perkebunan tebu dan industri gula, industri furnitur, perkebunan sawit dan industri olahannya.
Sementara Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menyatakan, pihaknya juga memantau kemajuan dari 19 proyek KPS yang sempat mengalami hambatan.
Nilai investasi 19 proyek KPS tersebut mencapai Rp 66,7 triliun terdiri dari berbagai proyek infrastruktur.
"Ini memang proyek-proyek infrastruktur penting diantaranya dua proyek bandara internasional, empat proyek pengolahan air, lima proyek jalan tol, empat proyek cruise dan pelabuhan serta proyek infrastruktur lainnya," jelasnya.
Proyek-proyek tersebut antara lain, Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandung Light Rail Transit, Development of South Sumatera Monorail, Umbulan Water Supply Jawa Timur, Pondok Gede Water Supply, Semarang Barat Water Supply, Bandar Lampung Water Supply, Tanah Ampo Cruise Terminal (showcase), Makassar New Port, Development of Maloy International Port, Cilamaya Port, dan Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi.
Kemudian, Jalan Tol Manado–Bitung, Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, Jalan Tol Pandaan–Malang, Proyek Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Bandar Udara Internasional Kulon Progo, dan Surakarta Solid Waste and Final Disposal Project. (Dny/Gdn)
