Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut isu reklamasi pantai utara Jakarta yang kembali memanas sengaja diperbesar lawan politik untuk menyerangnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, setelah isu lahan RS Sumber Waras gagal diseret menjadi kasus korupsi, maka reklamasi dianggap isu yang seksi untuk menjerat dia.
"Setelah Sumber Waras gagal, ada isu baru, reklamasi pulau buat hantam saya," kata Ahok di Cempaka Putih, Jakarta, Senin (4/4/2016).
Tak ingin membuat masyarakat bingung dengan banyaknya opini isu reklamasi di media, Ahok menyarankan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap megaproyek itu agar menggugatnya di pengadilan.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau di pengadilan kelihatan yang salah. Kalau saya salah, saya harus cabut izin. Bukan ngomong di opini pilkada seolah saya langgar aturan," tegas Ahok dengan suara meninggi.
Ahok menyatakan, setiap rapat pembahasan Raperda Zonasi selalu terbuka dan diunggah di Youtube. oleh karena itu tak ada yang perlu ditutupi. Meski begitu, untuk masalah teknis reklamasi, Ahok menyerahkan penjelasan kepada stafnya yang lebih ahli yakni Bappeda dan Deputi Tata Ruang yang sejak ejak awal menggodok Raperda zonasi.
"Kamu tanya sama dia (Bappeda dan Tata ruang). Kalau saya jawab, jawabnya politik. Kalau teknis silakan dengan bappeda, deputi, asbang, semua rapat kami kita buka di youtube," kata dia.
Jika berniat mendongkrak suara untuk pilkada, lanjut Ahok, seharusnya dia menolak reklamasi. Namun hal tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan. Karena izin proyek reklamasi sudah diterbitkan sejak 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun.
"Saya hanya ngomong berdasarkan hukum, bukan soal terpilih atau tidak. Kalau teman-teman saya khawatir nanti orang yang enggak suka reklamasi, yang tadinya suka sama saya, tidak jadi pilih saya. Ya sudah. Itu risiko. Masa demi dipilih saya melanggar undang-undang konstitusi," tutur Ahok.
