Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II tiba-tiba kembali mencuat ke publik. Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memegang penuh kendali reshuffle belum pernah bicara soal tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio menilai, rencana reshuffle (perombakan) kabinet kali ini menjadi momen tepat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menteri kabinet kerja yang berasal dari partai politik.
"Presiden harus berani mengevaluasi kinerja menteri parpol di sektor strategis. Satu-satunya cara menghilangkan konflik kepentingan adalah mengganti dengan tokoh nonparpol," kata Agung kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Agung, secara objektif kinerja menteri parpol di kementerian strategis memang terlihat kurang maksimal.
"Kelihatan sekali mereka tidak bisa menghindari konflik kepentingan dengan partai. Efeknya kinerja mereka tertinggal dari kementerian lain," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) ini.
Presiden Jokowi diminta untuk memprioritaskan tokoh nonparpol dalam memimpin kementerian strategis. Hal ini mengingat konflik kepentingan kader parpol yang terbukti menghambat agenda kabinet kerja.
Agung memberi contoh soal pembakaran hutan yang pada tahun kemarin lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya dan penanganannya yang lambat. Catatan lainnya adalah kalahnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 7,9 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Pengadilan Negeri Palembang awal tahun lalu.
"Kementerian LH dan Kehutanan adalah sektor yang sangat strategis. Sektor lingkungan dan kehutanan jadi satu. Faktanya selama dipegang kader partai kinerjanya lambat dan kewalahan menangani kebakaran hutan serta kabut asap. Birokrat internal di Kemen LH Hut bisa menjadi prioritas utama. Mereka mumpuni, kaya pengalaman, dan yang paling penting bebas konflik kepentingan," papar dia.
Selama periode kedua pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi saat ini, kementerian sektor kehutanan selalu dipegang oleh politikus. Untuk itu, kini saatnya Jokowi melakukan perubahan mendasar dengan mempercayakan pada tokoh nonparpol.
"Presiden berani menempatkan tokoh nonparpol di kementerian strategis seperti PU-Pera, ESDM, maupun Kementerian Keuangan. Karena itu tak perlu takut melakukan hal yang sama untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingat krusialnya sektor ini," Agung menandaskan.
