Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah akan terus mengawal untuk program Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada Desember 2019.
“Pemerintah terus mengawal program Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada Desember 2019,” ujar Mensos saat kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melalui siaran pers, ditulis Selasa (5/4/2016).
Program bebas prostitusi, kata Mensos, merupakan hasil dari koordinasi para dinas sosial (dinsos) pada 29 Januari 2016 di Jakarta, dan saat ini lokalisasi yang tersisa tinggal 100 lokalisasi dari 168 yang pernah ada.
Baca Juga
Advertisement
“Dari 168 lokalisasi prositusi yang pernah ada di Indonesia. Kini, sudah 68 yang ditutup dan tinggal sisanya 100 lokalisasi lagi yang secara bertahap akan ditutup,” ucapnya.
Hingga kini, lokalisasi prostitusi terbanyak di Kalimantan Timur. Dalam waktu dekat sedang dalam proses penutupan, di antaranya 2 di Kutai Kartanegara (Kukar) dan di Kabupaten Tangerang, Banten.
“Penutupan 2 lokalisasi dilakukan pada Mei 2016, yaitu di Kutai Kertanegara dan di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan, lokalisasi di Tangerang tersebut merupakan yang terbesar,” tandasnya.
Juga, ada daerah yang sedang melakukan proses penutupan, yaitu di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam catatan Kementerian Sosial (Kemensos), daerah terbanyak berada di Kalimantan Timur dengan 33 lokalisasi.
“Daerah yang tengah memproses penutupan lokalisasi adalah Kabupaten Mojokerto yang akan dilakukan pada Mei 2016 dan bupatinya telah berkomunikasi secara intensif dengan jajaran Kemensos, ” katanya.
Salah satu hasil pertemuan dinsos para Januari tersebut, respon daerah sangat bagus dalam upaya penutupan lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia, tentunya dibarengi program pemberdayaan bagi bekas penghuninya.
“Respon daerah sangat bagus untuk program penutupan lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia. Salah satu yang berhasil ditutup lokalisasi di Sentani, Jayapura,” ujarnya.
