Liputan6.com, Jakarta - Pesawat Batik Air bertabrakan dengan Trans Nusa di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin 4 April 2016 kemarin malam. Menyikapi insiden tersebut, Komisi V DPR yang menyangkut perhubungan akan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Minggu depan, kami akan panggil Menhub berkaitan dengan penerbangan di Halim ini. Namun bukan hanya persoalan Batik Air ini saja, tetapi masalah transportasi online yang belum tuntas serta tarif angkutan umum yang sekarang turun, itu seperti apa kebijakannya," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemat Francais di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Menurut dia, insiden senggolan pesawat bukan yang kali pertama terjadi. Oleh karena itu, Menhub dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus menginformasikan bagaimana prosedur di dalam bandara.
Baca Juga
Advertisement
"Kita minta investigasinya mendalam. Dan kita rapat minggu depan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh KNKT," kata dia.
Ia menegaskan, meskipun insiden ini belum sampai kecelakaan, tapi sudah termasuk insiden serius berkaitan dengan penerbangan sehingga akan meminta mencabut lisensi petugas Air Traffic Control (ATC) yang sedang bertugas juga pilotnya.
"Yang kita tahu slot penerbangan di Bandara Halim itu 21 penerbangan dalam 1 jam, dan itu berada dalam 1 runway. Itu yang harus kita evaluasi, karena itu (Bandara Halim) kan penerbangan militer dengan pembagian 40 persen untuk sipil dan 60 persen untuk TNI," sambung dia.
Namun, kata Fary, sepanjang ada kerja sama yang bisa diatur antara penerbangan komersial dan TNI, maka pembagian penerbangan itu tidak akan jadi masalah.
"Kami dapat informasi GM di Halim kosong selama 1 bulan, padahal ini penerbangan yang cukup sibuk. Kalau ada kejadian seperti ini (senggolan pesawat) siapa yang akan bertanggung jawab," ucap Fary.
