Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan tak banyak BUMN, yang mengerjakan proyek infrastruktur ikut melibatkan perusahaan swasta.
Padahal, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, ketentuan sinergi tersebut sudah diatur pemerintah.
"Perusahaan jasa konstruksi BUMN didorong mengerjakan proyek strategis, dan keluhan pengusaha di daerah bahwa proyek yang skala menengah banyak dikerjakan kawan-kawan di BUMN, padahal harus ada sinergi," kata Erwin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Dia pun meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mempertegas pelaksanaan sinergi BUMN dengan swasta. Hal ini karena pembangunan infrastruktur strategis ada dalam pengawasan Kementerian ini.
Baca Juga
Advertisement
"Terbukti kalau perusahaan besar mampu menggandeng perusahaan kecil, saya yakin 5 tahun ke depannya perusahaan itu tumbuh jadi besar," tegas Erwin.
Menjawab keluhan pengusaha ini, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjodjono memastikan akan mempertegas pelibatan perusahaan swasta lain dalam mengerjakan proyek infrastruktur strategis.
"Pak Menteri secara tegas melarang BUMN kerjasama dengan BUMN. Jadi BUMN harus dengan swasta, itu tegas. Tahun kemarin mungkin belum efektif, tapi tahun ini akan kita pertegas itu," tutup Taufik. (Yas/nrm)
