Liputan6.com, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV bersama Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi bersepakat untuk merealisasikan rute pengapalan langsung dari Papua Barat ke beberapa negara di Asia seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.
Abraham mengungkapkan, dengan dibukanya simpul perdagangan ekspor langsung ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan menggairahkan pengusaha Papua Barat dalam rangka era MEA.
Dengan pengapalan langsung (direct call) ke negara tujuan dari Papua Barat akan memangkas waktu pengapalan sedikitnya 10 hari. Selain itu, biaya logistik juga turun mencapai hampir US$ 600 hingga US$ 800.
"Sebelumnya komoditas ekspor Papua Barat harus beberapa kali bongkar muat atau double handling di pelabuhan Surabaya, Jakarta dan transit di Singapura sebelum akhirnya mencapai 3 negara tujuan utama itu," kata Abraham melalui keterangannya, Kamis (7/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Untuk Merealisasikan pelaksanaan pengapalan langsung ke negara tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Papua Barat menggandeng PT Pelindo IV karena dianggap telah berhasil melakukan direct call melalui pelabuhan Makassar pada awal 2016 yang lalu.
Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung menyampaikan bahwa untuk dapat merealisasikan program direct call diperlukan dukungan semua pihak baik bea cukai, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan dan lainnya yang pada intinya adalah perlunya dilakukan deregulasi dan debirokratisasi prosedur ekspor.
Lebih jauh ia mengatakan bahwa direct call di Makassar yang dilakukan lebih dahulu telah mampu meningkatkan indeks ekonomi provinsi Sulawesi Selatan secara nasional dan sekaligus mendorong tumbuhnya usaha usaha mikro dan makro yang berorientasi ekspor.
Dia berharap secara bertahap melalui direct call di Papua Barat juga akan semakin meningkatkan indeks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan pengusaha di Papua Barat.
Selain membuka pelayaran langsung dari Papua Barat dan Makassar, ungkap Doso, dalam waktu dekat Pelindo 4 akan melaksanakan program direct call juga di Provinsi Papua dan Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara. Program tersebut rencananya akan diselesaikan dalam 1 sampai 2 bulan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.
"Secara bertahap saya yakin setelah direct call Papua Barat kita akan dapat merealisasikan pelayaran langsung di Provinsi Papua dan Kalimantan, kuncinya adalah kerja keras dan komunikasi intensif dengan semua lini," cerita Doso. (Yas/Gdn)
