Liputan6.com, Reykjavik - Koalisi berkuasa Islandia telah menunjuk Sigurdur Ingi Johannsson sebagai perdana menteri yang yang baru, setelah setelah PM dan ketua PP Sigmundur Gunnlaugsson mengundurkan diri dengan terkuaknya bocoran dari Panama Papers.
Setelah menunjuk Johannsson sebagai PM, pemerintah Islandia akan segera menyelenggarakan pemilihan terkait dengan pemerintahan yang baru.
Johannsson, 53, adalah menteri perikanan dan pertanian serta wakil pimpinan Partai Progresif (PP).
Baca Juga
Advertisement
"Pemilihan akan dilaksanakan pada musim gugur ini, kami harap," ujar Johansson pada hari Rabu kemarin.
"Kami akan melanjutkan usaha untuk menjadikan pemerintahan yang baik dan meningkatkan usaha yang telah kami lakukan selama tiga tahun terakhir, serta menyelesaikan pekerjaan yang telah kami mulai," katanya.
Bocoran dari kantor hukum Panama Mossack Fonseca memperlihatkan PM Gunnlaungsson memiliki aset perusahaan di yuridiksi suaka pajak (offshore) bersama isterinya.
Berdasarkan berkas-berkas dari Mossack Fonseca, Gunnlaugsson dan isterinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, membeli perusahaan Wintris pada tahun 2007.
Namun, Gunnlaugsson tidak menyebutkan hal ini pada saat ditunjuk menjadi PM Islandia pada tahun 2009. Akibatnya, pria 41 tahun itu dituduh telah melakukan penyembunyian aset keluarga bernilai jutaan dolar.
"Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saham 50% itu sudah saya jual kepada isteri saya," ucap Gunnlaugsson, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari BBC, Kamis (7/4/2016).
Dengan adanya protes dari para demonstran di depan gedung parlemen yang sudah berlangsung selama tiga hari berturut-turut, anggota partai politik pun mulai melakukan rapat panjang terkait dengan kasus pengangkatan PM Islandia yang baru.
Para demonstran melempari gedung parlemen dengan telur dan buah busuk sebagai simbol rasa jijik dengan keadaan pemerintahan yang ada. Bagi mereka, akan lebih baik bila seluruh anggota pemerintahan mengundurkan diri.
Akhirnya, setelah berdiskusi lama, koalisi politik dari Partai Progresif dan Independen mencapai kesepakatan. Tapi partai oposisi tidak menyukai kesepakatan tersebut dan beberapa menyatakan untuk melakukan mosi tidak percaya.
Untuk sekarang, setidaknya pemerintah bisa menenangkan banyak kalangan dan krisis yang dihadapi pun diharapkan akan berakhir.
