Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari alternatif pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Salah satu proyek yang menbutuhkan dana cukup besar adalah tol Trans Jawa. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, proyek ini membutuhkan dana investasi Rp 40,37 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah sedang mendorong pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber alternatif melalui dana-dana dari instansi atau lembaga keuangan non bank.
Baca Juga
Advertisement
"Menggunakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Taspen, Dana Pensiun dan perusahaan asuransi secara umum," katanya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/4/2016).
Caranya, pendanaan tersebut dapat langsung dikucurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) alias Bank Infrastruktur.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kemenkeu ini membidik proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan, seperti tol Trans Jawa. Bambang bilang, potensi aliran dana yang bisa diperoleh sebagai alternatif pembiayaan dari instansi tersebut cukup besar.
"SMI sebagai fasilitator bisa menggunakan debt financing dan equity financing menggunakan dana-dana tersebut langsung kepada proyeknya. Potensinya lumayan, tol Trans Jawa bisa tertutup," tegas Bambang.
Seperti diketahui, jalan tol Trans Jawa membentang sepanjang 498,23 kilometer (km) yang menghubungkan 7 ruas. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas tol Trans Jawa sebesar Rp 40,37 triliun. (Fik/Gdn)
