Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali resmi ditunda menjadi 17-19 Mei, yang sedianya digelar 7 Mei 2016. Munaslub diharapkan dapat mengakhiri perseteruan internal partai selama setahun terakhir.
Setidaknya ada 3 kandidat yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, dan Airlangga Hartanto yang telah mendeklarasikan diri siap maju memperebutkan posisi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.
Pengamat antikorupsi dari PUKAT Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Mochtar menyarankan siapapun ketua umum Partai Golkar yang akan terpilih pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 7 Mei mendatang harus sosok yang mapan secara ekonomi.
Sehingga, lanjutnya, ketika memimpin tidak akan mencuri uang rakyat untuk membiayai partainya.
“Ketua umum parpol jangan membiayai partai dari hasil korupsi maka dibutuhkan ketua umum yang mapan,” kataZainal dalam diskusi "Golkar Menuju Partai Progresif” diCikini,Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan sistem pendanaan partai politik di Indonesia tidak seperti di negara-negara maju yang memberikan alokasi anggaran yang khusus kepada partai politik untuk menjalankan sistem operasionalnya.
“Kita harus menghindari kemungkinan parpol untuk mendapatkan dana politik dari asal yang tidak jelas apalagi dana hasil korupsi mengingat di Indonesia negara memang tidak membiayai partai,” ujarnya.
Ia melihat dari ketiga calon, tentu internal Golkar yang paling paham karakter setiap calon. Sehingga mereka pula yang harus cermat melihat setiap calon.
"Saya penganut demokrasi kecil. Pemilihan RT akan lebih demokratis karena warga tahu dan melihat kerjanya secara langsung. Begitu juga dengan Golkar, yang paling tahu ya internal Golkar sendiri," jelas dia.
Peneliti Senior CSIS J Kristiadi mengatakan, ada beberapa hal yang harus diubah dari internal Golkar jelang Munaslub kali ini. Yang paling penting adalah transparansi selama proses Munaslub hingga pemilihan ketua umum berlangsung.
"Supaya lebih fair, tugas masyarakat mendorong supaya transparan. Kalau transparan, orang seperti Airlangga itu bisa terpilih," ujar Kristiadi.
Kristiadi mengatakan, seluruh penyelenggara Munaslub, baik Steering Committee (SC) maupun Organization Committee (OC), harus netral. Bila perlu, mereka membentuk tim independen untuk mengawasi setiap aliran dana selama Munas berlangsung.
