Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) curhat kepada Presiden Joko Widodo mengenai perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua BPK Harry Azhar Aziz melaporkan hasil audit mengenai pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras ada kerugian negara.
"Kita sudah sampaikan pada Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras," kata Harry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Harry mengaku tidak mau lagi membicarakan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) RS Sumber Waras mengingat hal itu sudah menjadi ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, bila Ahok tidak terima dengan NJOP yang tertuang dalam audit BPK, maka dipersilakan untuk menggugat ke pengadilan.
"Baca saja laporannya, angkanya kalau mau digugat, gugat saja ke pengadilan," kata Harry.
Terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Ahok telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Dia diperiksa selama 12 jam dan diberondong 50 pertanyaan.
Usai diperiksa KPK, Ahok menyatakan BPK menyembunyikan data kebenaran dalam audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia juga menyebut BPK ngawur dalam audit investigatif tersebut.
"Saya bilang tadi BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras," kata Ahok, Selasa 12 April 2016 malam.
Ahok juga mengatakan tak berniat menempuh jalur hukum menuntut BPK terkait temuan indikasi korupsi lahan RS Sumber Waras. Langkah itu dinilainya akan sia-sia. "Percuma mau gugatnya bagaimana? Dia Tuhan di Indonesia kok. Iya toh?" ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu 13 April 2016.
Menurut Ahok, kekuasaan BPK tidak terbatas sehingga dapat disebut Tuhan.
