Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan mengenai adanya pendapat untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
Menurut Zul, pada rapat gabungan dengan pemerintah itu disarankan agar MPR melakukan tahapan-tahapan, karena ini amandemen (mengubah) konstitusi harus hati-hati.
Zulkifli mengakui, untuk mengamandemen haluan negara perlu dilakukan diskusi dengan berbagai kalangan, seperti perguruan tinggi, ahli hukum pakar tata negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mendengarkan pendapat masyarakat.
Ia menyebutkan, untuk amandemen fraksi-fraksi di MPR semuanya setuju, maka akan dilakukan tahapan-tahapan dan kelompok DPD.
Karena itu, lanjut Zulkifli, perlu diadakan rapat gabungan serta akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan 50 perguruan tinggi untuk bicara mengenai hal ini dari sisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya serta hukum tata negara.
Ada yang Kurang
Kepada wartawan, Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa dalam 18 tahun reformasi ini ada yang tertinggal mengenai pembangunan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, cinta Tanah Air, persaudaraan kebangsaan, serta Empat Pilar Kebangsaan.
"Nah, 18 tahun ini ada sesuatu yang kurang, yaitu roh kebangsaan mulai kurang. Bahkan akhir-akhir ini banyak anak muda yang tidak paham mengenai apa itu Pancasila, termasuk juga lambang-lambang negara," ungkap Zulkifli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (14/4/2016).
Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, Pimpinan MPR menyampaikan pentingnya lembaga, apa pun lembaganya, agar bersama pemerintah pusat, kabupaten, kota, provinsi dan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Empat Pilar tersebut atau 4 konsep dasar berbangsa bernegara secara masif.
Baca Juga
Advertisement
Dalam kesempatan ini, Zulkifli juga menyampaikan undangan kepada Presiden untuk menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR, Hari Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung, serta Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus di Gedung MPR.
"Kita berharap nanti Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga hadir. Nanti Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kebangsaan. Presiden juga menyatakan untuk hadir," kata Zulkifli.
Dalam pertemuan konsultasi itu hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Hidayat Nur Wahid, Evert Ernest Mangindaan, dan dan Mahyudin.
Sementara Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
