Liputan6.com, Jakarta - Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, kabar iuran wajib yang harus dibayar setiap calon ketua umum alias caketum pun berembus. Rumor ini cukup mengguncang partai beringin mengingat angkanya mencapai Rp 20 miliar.
Kader Partai Golkar yang baru saja mendeklarasikan diri maju sebagai caketum Golkar Priyo Budi Santoso ikut angkat bicara. Dia mengatakan sudah mendengar kabar itu dan langsung mengonfirmasi kepada Ketua Steering Committee (SC) Nurdin Chalid.
"Itu gosip. Ini sudah dibantah Pak Nurdin Chalid. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau, beliau juga geleng-geleng kepala itu gosip dari mana," ucap Priyo di Kantor DPP Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/4/2016).
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu menilai isu iuran caketum tersebut bisa dijadikan panitia Munaslub Golkar untuk membuat sistem pendanaan baru. Selain itu, ada usulan penyampaian program calon di lima zona wilayah dan ada debat terbuka yang disiarkan langsung di televisi.
"Saya pernah dengar munas lalu ada yang jor-joran secara pribadi seperti mengeluarkan jet pribadi begitu. Tapi saya elus dada juga, Golkar seperti kaum borjuis yang tidak tersentuh, padahal Jokowi-JK sudah mencontohkan kesederhanaan. Dan saya lebih memilih ikut jalur kesederhanaan," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Adapun politikus senior Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, ada jalan tengah yang bisa diambil Golkar untuk mendanai Munaslub Mei 2016. Sistem ini dirasa lebih adil karena melibatkan semua kader.
"Untuk pelaksanaan munas seluruh keluarga besar Golkar secara gotong royong memberikan sumbangan iuran untuk pelaksanaan munas. Munas ini tidak terlalu besar memakan biaya karena fokusnya memilih ketua umum dan jajaran kepengurusan DPP, paling sehari semalam atau dua hari satu malam. Jadi tidak terlalu besar," kata Hajriyanto yang mendampingi Priyo saat deklarasi.
Pria yang disebut sebagai kader 'Golkar Putih' itu melanjutkan, para calon ketua umum juga berperan dalam pendanaan. Tapi, sumbangan dari para calon difokuskan pada proses sosialisasi di lima zona wilayah itu, termasuk debat terbuka di media.
"Pelaksanaan sosialisasi kampanye caketum di lima zona kami sambut positif akan sampaikan visi misi dan memperdebatkan isu. Debat terbuka di media tentu untuk mengumpulkan pengurus DPD memerlukan biaya yang menyangkut transportasi, akomodasi konsumsi. Kami setuju ditanggung bersama-sama caketum yang daftar," mantan Wakil Ketua MPR itu menjelaskan.
Dengan demikian, imbuh Priyo, caketum memikul beban sosialisasi lima zona. Sedangkan munas digotong royong.
"Sudah masanya Partai Golkar mandiri. Tidak lagi ada orang yang menyumbang besar, sehingga berasa berhak mengatur partai," Priyo Budi Santoso memungkasi.
