Jokowi: TNI Sudah Siap Jika Filipina Memberi Izin Masuk

Pemerintah Indonesia tetap berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf agar WNI yang disandera segera dibebaskan tanpa adanya korban.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 16 Apr 2016, 19:29 WIB
Presiden RI Joko Widodo menjelaskan saat wawancara khusus dengan group SCTV di Istana Bogor, Sabtu (16/4). Jokowi membeberkan semua program kerja pemerintahannya dan menjelaskan sikap tegas pemerintah atas tindakan terorisme. (Liputan6.com/Angga Yunair)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa militer Indonesia sudah sangat siap untuk membebaskan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

"Yang pertama kita sudah menyiapkan, tentara kita siap di perbatasan di Tarakan (Kalimantan Utara), sejak warga negara kita disandera, setiap hari latihan dan mereka siap kalau nantinya pemerintah Filipina memberikan jalan kita untuk masuk ke sana," kata Jokowi saat berbincang dengan SCTV di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat‎, Sabtu (16/4/2016).

Jokowi menjelaskan, sebenarnya TNI tinggal menunggu dizinkan saja oleh Pemerintah Filipina ‎untuk bergerak membebaskan seluruh WNI yang disandera Abu Sayyaf.

 

‎"Problemnya adalah warga negara kita ini disandera di negara lain, yaitu Filipina. Karena sekali lagi, ini negara lain yang ada aturan mainnya. Mereka juga punya undang-undang dan juga mereka ini mau pemilu‎. Yang kedua, kalau kita ingin masuk ke sana harus dapat izin dari Filipina baru kita bisa masuk ke sana," jelas Presiden.

Namun demikian, Jokowi menambahkan, Pemerintah Indonesia tetap berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf agar WNI yang disandera segera dibebaskan tanpa adanya korban.

"Intelijen‎ dan tentara kita sebagian sudah berada di kanan kiri dari lokasi penyanderaan. Tetapi untuk menyerbu dengan ketegasan kita memang harus mendapatkan lampu hijau, izin dari Filipina. Ini yang masyarakat harus tahu. Tetapi sampai saat ini kita terus berkomunikasi dengan kelompok Abu sayyaf, tetapi dengan faksi yang berbeda. Nantinya, dengan komunikasi itu sandera-sandera (WNI) bisa dibebaskan, harapannya," Jokowi menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya