Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana merombak susunan kabinet dalam waktu dekat. Pada reshuffle sebelumnya memang terbilang tenang. Tapi, kali ini PDIP dan PKB dilihat tengah berebut posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, perebutan jabatan ini memang baru memulai perseteruan pada rencana reshuffle yang sekarang. Motivasinya tak lain kepentingan pemilu.
"Konflik PDIP dan PKB yang muncul baru sekarang karena PDIP seperti melihat 'mainan baru' jelang Pemilu 2019 untuk menguasai Kementerian Desa yang baru disadari," kata Ray di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (17/4/2016).
Perebutan ini bukan tanpa alasan. Kementerian Desa kini punya kewajiban menyalurkan total Rp 46,9 triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah hingga Rp 80 triliun pada 2017.
"Partai akan mengambil kesempatan ini. Karena itu harus kuasai uang ini karena partai ikut serta pembagian uang publik Rp 1 miliar setiap desa. Seperti kita ketahui pemilih sebagian besar desa," jelas dia.
Baca Juga
Advertisement
Dengan kondisi keuangan partai yang tak tentu, kesempatan ini jadi peluang besar. PKB yang sudah memiliki basis di daerah jelas tidak mau kehilangan momentum. Di sisi lain, PDIP ingin merebut basis massa di desa.
"PKB jelas ngotot karena sudah punya basis desa yaitu NU. PDIP ingin masuk ke basis yang dikuasai PKB melalui Kementerian Desa," imbuh dia.
Apa pun bentuk persaingan itu, menurut dia Jokowi tetap memiliki kuasa penuh mengganti pembantunya di kabinet. Tapi, sudah selayaknya mengganti menteri yang tidak menjalankan Nawa Cita.
"Sebenarnya Jokowi tidak berpengaruh dengan hal ini. Mau PDIP atau PKB, tetap yang dipandang pemerintah yang memberikan dana, tapi tidak buat partai," pungkas Ray.
