Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan simposium tragedi 1965 bukan untuk menghidupkan kembali paham Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Banyak reaksi yang menyebut acara simposium ini dipengaruhi oleh PKI. Tapi saya katakan sekali lagi, ini sangat jernih melihat ini. Kita ini bangsa besar, kita harus jernih melihat masa lalu kita," ujar Luhut di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Simposium yang diadakan Kementerian Politik Hukum dan Keamananan ini mengangkat tema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan". Acara ini diadakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Luhut mengatakan, simposium ini perlu dilakukan agar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia segera dituntaskan.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk proses sampai disini, bukanlah hal yang mudah. Beberapa kali pertemuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus terang, saya pribadi, pelanggaran HAM harus dituntaskan," tegas Luhut.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun, kata Luhut mendukung acara ini.
"Saya lapor ke Presiden untuk acara ini dan Presiden pun setuju," tandas Luhut.
Acara ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan beberapa akademisi lainnya.
Selain itu beberapa tokoh juga hadir seperti Sekjen Golkar Idrus Marham dan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan. Kemudian seorang jenderal yang juga saksi sejarah Sintong Hamonangan Pandjaitan, istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yaitu Sinta Nuriyah Wahid, serta mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif.
