Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK setuju dengan opsi pengawalan kapal Indonesia di perairan Filipina. Selain maraknya perompakan terhadap kapal Indonesia, Presiden Jokowi pun sudah menginstruksikan hal serupa.
"Ya memang sudah. Presiden sudah instruksikan itu untuk pergi-pulang ada pengawalan. Presiden sudah instruksikan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Sejauh ini, Indonesia memang hanya memiliki opsi pengawalan terhadap kapal-kapal Indonesia untuk menghindari perompakan. Mengingat operasi militer menyelamatkan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf belum mendapat izin dari pemerintah Filipina, termasuk penutupan jalur laut.
"Pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk menutup. Bahwa kapal-kapal Indonesia diperingatkan untuk hati-hati atau menghindari jalur itu, ya tentu bisa dipertimbangkan tapi tidak mungkin Indonesia menutup. Itukan daerah pelayaran internasional," jelas JK.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, sedikitnya masih ada 6 kapal niaga tongkang batu bara yang ada di perairan Filipina. Keselamatan mereka tidak bisa dijamin bila tidak didampingi militer.
"Kami sarankan kalau mau pulang ke Indonesia saat ini lebih baik ada jaminan pengawalan dari militer Filipina lalu dijemput militer Indonesia. Kalau tidak ada (pengawalan), kami sarankan tidak kembali dulu ke sini," ujar Jonan.
Jonan tidak bisa memastikan kondisi ini akan bertahan sampai berapa lama. Komitmen pemerintah Filipina dan Indonesia juga sangat menpengaruhi hal ini agar tidak ada lagi perompakan oleh kelompok radikal.
"Sampai ada kesepakatan antara alur pelayaran Filipina dan Indonesia. Saya dengar Panglima TNI dan Menlu bicara itu ke Filipina," imbuh mantan Dirut PT KAI itu.
