Liputan6.com, London - Indonesia akan terus bersikap tegas, tidak menolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Selasa 19 April 2016 waktu setempat, berdasarkan keterangan tertulis dari Tim Komunikasi Presiden.
"Kami menyadari, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggung jawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," ujar Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
Jokowi mengatakan, Indonesia memandang penting IMO. Terlebih lagi, IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.
Jokowi mengatakan, peran aktif Indonesia di IMO, merupakan sumbangan untuk dunia. Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan.
"Di mana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," ucap dia.
Poros Maritim Dunia
Jokowi menegaskan, bagi Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik. Indonesia pernah jaya sebagai bangsa pelaut.
"Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ujar dia.
Namun, dia mengakui, Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal, jati diri bangsa Indonesia adalah jadi diri maritim sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari air. "
Air yang kaya sumber daya maritim, seperti ikan, gas, minyak dan keragaman hayati," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jati diri sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia.
