Liputan6.com, Islamabad - Sedikitnya enam perwira tinggi militer Pakistan, yakni letnan jenderal dan mayor jenderal, tiga brigadir, dan kolonel, dipecat karena tuduhan kasus korupsi.
Sementara itu, para pejabat militer berkata bahwa pemecatan tersebut belum secara resmi diumumkan dan menyebutnya sebagai "pensiun paksa".
Baca Juga
Advertisement
Langkah tersebut diambil setelah panglima militer Pakistan, Jenderal Raheel Sharif, mengatakan bahwa korupsi harus diberantas untuk memerangi terorisme pada dua hari sebelumnya.
Seperti dikutip dari The New York Times, Jumat (22/4/2016), para pengamat mengatakan bahwa waktu pengumuman dan pernyataan oleh Jenderal Sharif didesain untuk menekan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Nawaz Sharif, yang namanya terdapat dalam Panama Papers.
Politisi oposisi menuntut agar PM Sharif mengundurkan diri sampai penyelidikan tentang kemungkinan pelanggaran keuangan selesai.
Namun, perdana menteri itu membantah melakukan kesalahan dan menyatakan kesediaan untuk membentuk komisi penyelidikan.
Ketika PM Sharif mengunjungi London minggu lalu, tersebar rumor bahwa ia telah melarikan diri. Namun hal tersebut tak terbukti karena ia kembali ke Pakistan minggu ini.
Analis politik dan militer mengatakan bahwa pemecatan anggota militer akan melemahkan PM Sharif secara tak langsung.
"Jika masyarakat tak memperjuangkan hal itu sendiri, maka Jenderal Sharif telah mengisyaratkan bahwa ia akan membantu melakukannya untuk semua orang," ujar seorang editor di harian terkemuka Pakistan, Dawn, Cyril Almeida.
Pemecatan tersebut dinilai membuat citra Jenderal Sharif semakin baik. Sebelumnya ia telah menikmati popularitas besar karena telah berani melakukan serangan ke daerah militan Taliban yang tak berani dilakukan pendahulunya.
Para pejabat militer mengidentifikasi bahwa dua perwira tinggi yang dipecat adalah Letnan Jenderal Obaidullah Khan Khattak dan Mayor Jenderal Ejaz Shahid.
Keduanya bertugas sebagai inspektur jenderal Frontier Corpse, pasukan paramiliter di wilayah yang bergolak di barat daya Provinsi Baluchistan.
Awal Mula Pemecatan
Salah seorang pejabat yang tak mau disebutkan namanya--karena ia tak berwenang untuk membahasnya secara terbuka mengatakan, aksi pemecatan tersebut berawal sejak 2014 ketika Jenderal Shahid mengambil kepemilikan mobil sport yang disita karena tak membayar bea cukai.
Menurut akun resmi, seorang kolonel dan mayor meninggal ketika kecelakaan mobil saat test drive, atas permintaan sang jenderal, yang mencoba menutupi insiden tersebut.
Istri kolonel yang tewas dalam insiden menulis kepada kepala militer, yang memerintahkan penyelidikan atas temuan korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer di Baluchistan.
Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mengatakan dalam sebuah wawancara di Geo TV bahwa ia menyambut pemecatan. Namun partai-partai politik oposisi telah memelintir berita yang ditujukan kepada PM Sharif.
"Semua tuntutan memiliki tujuan politik. Mereka tak ingin akuntabilitas yang berimbang," ujar Asif.
Dalam sebuah pernyataan PM Sharif menegaskan bahwa ia bertekad untuk mengatasi tantangan poltik.
"Dengan rahmat Tuhan tangan kami bersih. Kami telah menghadapi akuntabilitas yang kejam di masa lalu dengan sukses," ujarnya.
Sementara itu, analis politik mengatakan bahwa PM Sharif sedang berada di situasi yang sulit. Partai politik oposisi mengancam melakukan protes di jalanan apabila ia tak membenarkan kekayaannya.
Seorang pensiunan perwira militer juga telah mendesak PM Sharif untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Bola sudah mulai bergulir," ujar pensiunan letnan jenderal, Naeem Khalid Lodhi.
"Jika di pengadilan juga sesuai, akan ada tekanan yang besar pada aturan politk," katanya.
