Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjawab tudingan seputar istilah "petugas partai" yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Megawati, istilah petugas partai tak perlu diributkan karena setiap orang yang berasal dari internal partai dan ditugaskan di banyak lembaga pastilah petugas partai.
"Jadi yang di legislatif itu petugas partai, di eksekutif petugas partai, bahkan saya juga petugas partai. Jadi, jika presiden juga datang dari partai kami, maka dia juga petugas partai," ucap Megawati dalam tayangan Kick Andy, Jumat (22/4/2016) malam.
Baca Juga
Advertisement
Kendati demikian, kata dia, bukan berarti sebagai ketua umum partai bisa seenaknya memberi perintah kepada petugas partai. Karena itu, Megawati menolak anggapan bahwa dirinya kerap memerintah Presiden Jokowi.
"Mereka tidak mengerti tata negara. Saya cuma ketua umum partai, masak bisa nyuruh presiden," ucap presiden ke-5 Indonesia itu.
Di sisi lain, dia mengakui kerap mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi bukan dalam konteks sebagai oposisi. Bagi dia, partai pengusung pun punya hak untuk mengkritisi. Apalagi setiap partai politik punya wakil di lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi pemerintah.
"Waktu saya sebagai presiden pun PDIP sering memberi kritik kepada saya. Persoalannya, sekarang ini setiap kritik itu diinformasikan tidak utuh, sehingga menjadi bias," ujar Megawati.
