Tampung 3 Muktamar, Kepengurusan PPP Muktamar VIII 'Kegemukan'

Meski kegemukan, kepengurusan PPP dianggap telah menampung seluruh kepentingan partai.

oleh Oscar Ferri diperbarui 23 Apr 2016, 05:02 WIB
Waketum PPP Emron Pangkapi (tengah) saat menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Muktamar Islah PPP, Jakarta, Kamis (31/3). Muktamar islah ini akan digelar pada 8-11 April 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur (Liputan6.com/ JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - ‎Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu lalu telah menyelenggarakan Muktamar islah di Pondok Gede, Jakarta Timur. Muktamar ini menghasilkan susunan kepengurusan baru.

Namun 'isi perut' kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII ini dinilai 'over load'. Sebab, ada 3 kepengurusan Muktamar PPP‎ yang ditampung oleh Muktamar ini.

"Karena ini ada tiga pihak ada (muktamar) Surabaya, Jakarta dan Bandung. Jadi masing-masing sepertiga," kata kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Romahurmuziy di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Pria yang akrab disapa Romi itu menambahkan, penampungan dalam satu wadah pada kepengurusan baru ini tentu mempunyai dampak. Yakni 3 kali lipat kepengurusan. Misalnya, yang tadinya kepengurusan harian hanya berjumlah 55 orang, kini menjadi 145 orang.

Meski kegemukan, lanjut Romi, namun kepengurusan PPP Muktamar VIII ini telah menampung seluruh kepentingan partai berlambang Ka'bah tersebut. Romi mengakui menerima langsung 5 nama yang diusung Ketua Umum PPP muktamar Bandung Suryadharma Ali dalam kepengurusan ini.

Istri SDA, Wardhatul Asriyah, yang sempat masuk dalam kepengurusan Muktamar Jakarta juga masuk dalam jajaran Romi. Namun, Romi belum mau mengungkap detail nama lain yang ada di kepengurusannya.

"Tetapi kalau nanti sudah valid SK-nya baru kami akan umumkan," ujar dia.

Romi telah terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar VIII PPP yang digelar 8-10 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia dipilih secara aklamasi setelah peserta Muktamar islah itu sepakat melakukan pemilihan dengan cara musyawarah mufakat.

Sementara, Pimpinan PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz dan loyalisnya sama sekali tak hadir dalam Muktamar itu. Djan menilai kehadiran pada ajang islah sebagai sebuah kesalahan apa lagi bila dia bergabung dengan kepengurusan Romi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya