Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Populi Center meneliti tingkat kepercayaan masyarakat Jakarta kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal kasus RS Sumber Waras. Hasilnya, masyarakat Ibu Kota masih percaya bahwa Ahok bersih dari segala isu dan tuduhan tersebut.
"27,2 persen masyarakat Jakarta lebih percaya kepada Ahok, 19 persen percaya kepada BPK. Namun 53,8 persen mengaku tak tahu kasus tersebut dan memilih tak menjawab. Meski persentase masyarakat hanya meningkat sedikit dari Februari, mayoritas Jakarta menyatakan tidak percaya Ahok terlibat (kasus Sumber Waras)," kata peneliti Populi Center Nona Evita saat merilis hasil surveinya di Kantor Populi, Jalan S Parman, Jakarta Barat, Senin (25/4/2016).
Sementara dalam survei juga terlihat bahwa masyarakat Jakarta mendukung Ahok kembali maju dalam Pilkada DKI tahun 2017. Meski demikian, kenaikan elektabilitas dan dukungan terhadap bakal calon Gubernur DKI lainnya juga mengalami kenaikan.
Baca Juga
Advertisement
"Elektabilitas Ahok naik dari Februari 49,5 persen menjadi 50,8 persen di April. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra signifikan dari Februari sebesar 3 persen menjadi 5 persen di April," ujar Nona.
Selain itu, dari hasil survei tersebut banyak warga Jakarta yang justru tidak puas terhadap kinerja DPRD DKI Jakarta.
"Lebih dari 50 persen masyarakat Jakarta tidak puas dengan kinerja DPRD DKI karena dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Meski demikian, angka ini menurun dibanding Februari 2016," tandas Nona.
Populi Center mengadakan survei di bulan April 2016 dengan melibatkan 400 responden di 6 wilayah DKI Jakarta yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Survei tersebut menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error plus minus 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei tersebut bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.
Ahok beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa soal kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara BPK yakin dari hasil audit ditemukan kerugian negara karena harga beli lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI lebih tinggi dari harga yang sebelumnya ditawarkan PT Ciputra Karya Utama.
