Liputan6.com, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan diduga masuk dalam daftar Panama Papers. Luhut pun langsung membantah dirinya berikut perusahaan yang namanya muncul melakukan penggelapan pajak.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai hal itu. Sejak awal JK menegaskan, setiap orang yang masuk daftar Panama Papers belum berarti bersalah.
"Saya sudah berkali-kali katakan masuk Panama Papers tidak berarti kejahatan. Ya kan? Bahwa ada yang menyembunyikan uang itu ada, tapi itu tentu salah. Tapi tidak berarti semua yang masuk itu salah," ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
"Karena itu, selama dia bekerja normal mungkin mencari kredit dari luar mencari partner dari luar untuk masuk ke dalam negeri tidak ada masalah," JK menambahkan.
JK mengungkapkan, Luhut sudah melaporkan hal itu kepadanya. Luhut pun sudah memberikan klarifikasi atas daftar Panama Papers itu kepada masyarakat dan dinilai cukup.
"Iya perlu klarifikasi, ke publik. Perlu. Pak Luhut sampaikan kepada saya masalahnya, ke Presiden otomatis. Sampaikan begini keadaannya, iya baik," tutur JK.
Banyaknya pengusaha yang maupun namanya masuk dalam Panama Papers tidak berarti melakukan penggelapan pajak. Menurut JK, bisa saja para pengusaha mencari modal di luar negeri saat krisis terjadi. Kalau itu yang terjadi tentu baik untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
"Jadi tergantung isi apa Panama Papers itu, tidak berarti semua yang masuk langsung kriminal, tidaklah. Yah. Jangan lupa kalau Anda baca Panama Papers, catatan halaman pertama mengatakan tidak semua nama ini berarti kriminal. Percaya dulu itu jangan Anda semua langsung vonis wow masuk Panama Papers penjahat, jangan," JK memungkasi.
Sebelumnya, Luhut menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana. Mantan Kepala Staf Presiden itu ingin melapor soal Panama Papers.
"Iya lapor (soal Panama Papers), (Presiden Jokowi) Baca saja, enggak ada masalah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin ini.
Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, tidak ada satu pun perusahaan miliknya yang tidak membayar pajak.
