Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ikut menyoroti masalah lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tak kunjung usai. JK memahami, kondisi lapas Indonesia yang hampir seluruhnya melebihi kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini sangat mudah menimbulkan konflik.
"Saya kira sudah banyak dibahas, hal yang pertama memang hampir semua penjara kelebihan kapasitas, kelebihan penghuni dari kapasitas yang ada," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Tak hanya itu, pengamanan di lingkungan Lapas juga tak bisa dipandang sebelah mata. Tak bisa dipungkiri, Lapas justru menjadi salah satu tempat yang aman untuk bandar narkoba menjalankan bisnisnya.
Namun, menurut JK yang paling penting adalah tingkat kejahatan. Semua unsur penegak hukum harus bisa menekan angka kejahatan sehingga mengurangi penghuni lapas.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi yang lebih penting bagaimana mengurangi kejahatan, karena yang paling penting makin kurang orang masuk penjara berarti kejahatan harus kurang," kata JK.
JK juga menilai berkelakuan baik sebagai syarat remisi sudah betul. Remisi, kata JK adalah hadiah bagi narapidana berkelakuan baik.
"Dikasih remisi itu kalau dia berkelakuan baik. Kenapa remisi itu penting karena itu hak orang supaya dia berkelakuan baik," jelas JK.
Berkelakuan baik selama di lapas memang menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi seorang narapidana agar mendapat remisi. Tapi, dengan adanya PP 99/2012 tidak semua napi mendapat remisi begitu saja. Hal ini pula yang bisa memicu kerusuhan karena tak ada motivasi berbuat baik.
