Liputan6.com, Jakarta - Zona larangan sepeda motor dipastikan akan diperluas di Jakarta. Dalam waktu dekat, aturan ini akan diberlakukan di jalan Sudirman-Senayan. Meski sejauh ini belum ada putusan final soal waktu penerapan.
Wacana ini menimbulkan reaksi yang berbeda dari berbagai pihak. Dedengkot komunitas Yamaha NMax Acho Bule mengatakan, kebijakan ini mesti jelas pijakan hukumnya karena undang-undang menyatakan motor tidak bisa dilarang hanya bisa dibatasi.
"Jadi gunakan jalur lambat, tidak dilarang masuk dengan jam. Bisa dibayangkan seorang pekerja yang setiap hari menggunakan motornya untuk alat transportasi, ini sangat efesien dan produktif, daripada menggunakan public transportasi yang jadwalnya tidak jelas dan tak semua shelter ada di lokasi yang mereka tuju,"
"Ini sangat kontra produktif dengan program pemerintah yang berupaya meningkatkan kinerja rakyat agar lebih produktif. Kerja...kerja..kerja," jelasnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (27/4).
Ada yang kontra, tapi juga ada yang sepakat dengan alasan masing-masing. Salah satunya adalah Buyung Riyanto, Ketua Presidium Asosiasi Honda Jakarta.
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, aturan ini bisa diterima sejauh pertimbangannya adalah kesehatan bikers. "Tidak masalah kalau alasannya kesehatan. Kita tahu semua, saat naik motor itu kita menghirup udara kotor, capek, dan lain-lain,"
Di lain pihak, ia merasa tidak sepakat dengan aturan ini jika alasannya adalah soal kemacetan. "Kalau alasannya karena motor menyebabkan macet, itu yang tidak benar," tambah pria yang menjadi Ketua Presidium sejak Januari tahun lalu ini.
Kalaupun akhirnya benar-benar direalisasikan, Buyung berharap agar jumlah dan kualitas transportasi publik diperbaiki dan ditambah. "Harapannya memang moda transportasinya harus bagus. Lagipula memang masih sedikit busnya. Jadi bikers nanti beralih pakai itu," tambahnya.
Untuk diketahui, sampai saat ini sejumlah rambut terkait larangan masuk motor di Sudirman-Senayan telah dipasang. Dinas Perhubungan dan Transportasi mengatakan bahwa aturan ini masih menunggu hasil evaluasi 3 in 1.
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan bahwa kebijakan ini baru ditegakkan setelah diterapkannya jalur berbayar atau ERP.
