Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang saat ini dihentikan sementara. Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar proyek sepenuhnya berada dibawah kontrol pemerintah.
"Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh dikendalikan swasta tapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga setuju dengan hal tersebut. Namun, ia menambahkan peran swasta tetap dihargai karena posisinya strategis. "Swasta tetap dihargai karena kan presiden juga tidak ingin kepercayaan investor hilang," kata Ahok.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi Presiden tanya kenapa begitu kacau? Karena selama ini swasta yang banyak men-drive. Harusya kita, pemerintah, yang buat kerangka yang jelas kamu mainnya di sini nih," tambah Ahok.
Ahok juga mengatakan reklamasi Teluk Jakarta akan dilanjutkan. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, di Kantor Presiden. "Reklamasi semuanya lanjut," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.
Meski demikian, Ahok menjelaskan saat ini masih tetap diberlakukan moratorium sementara untuk menyamakan pemahaman hukum yang sebelumnya bertabrakan. Jookwi juga disebut Ahok akan mengeluarkan revisi Keppres untuk menghindari pertikaian di masa mendatang.
"Moratorium 6 bulan ini untuk beresin mana yang pemahaman-pemahaman yang bertabrakan ini. Ini keliatan tadi saran dari rapat keppres juga akan direvisi menyesuaikan dengan UU yang baru keluar," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.
