Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta Timur. Surat keputusan tersebut bernomor M.HH-06.AH.11.012016.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengakui kepengurusan periode 2016-2021 itu lebih gemuk dibanding kepengurusan hasil Muktamar Bandung.
"Kalau hasil Muktamar Bandung, jumlahnya 55 orang. Tapi kalau kepengurusan sekarang 146 orang di mana 11 orang menjabat sebagai Wakil Ketua umum dan selebihnya Ketua Bidang dan Wakil Bidang," ujar Arsul di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Anggota Komisi III DPR itu juga menegaskan, dari kepengurusan yang baru, ada 48 kader PPP yang merupakan kubu Jakarta. Mereka menduduki posisi penting di partai berlambang kabah tersebut.
"Ada 48 kader dari kubu Jakarta di mana 6 kader mengisi posisi Wakil Ketua Umum," ujar Arsul.
Karena itu, PPP berencana melakukan taaruf (pengenalan) dan meresmikan kepengurusan baru baru di Gedung Serba Guna RJA DPR RI. Pengumuman itu berlangsung Kamis 28 April 2016 pukul 12.30 WIB.
"Jadi semua nama diumumkan besok," tutur Arsul.
Baca Juga
Advertisement
Nama Ruki Masuk
Liputan6.com menerima informasi dari seorang sumber, di antara 146 nama di sana, ada nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki. Dia ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Partai.
Arsul tak membantah nama tersebut masuk dalam kepengurusan PPP. Namun dia menyatakan akan mengumumkan nama-nama pengurus PPP pada besok.
"Besok akan diumumkan secara resmi," tutur dia.
Dia juga menjelaskan, telah berkomunikasi dengan Ruki. Meski demikian, dia membantah bahwa partainya memasukkan nama tersebut untuk dipersiapkan masuk dalam kabinet. Hal ini mengingat Ruki memiliki kedekatan dengan pihak Istana.
"PPP dan Ketua Umum Pak Romi hanya ingin tata kelola partai lebih baik, terutama makin baik dalam ketaatan hukum. Karena PPP bertekad punya tata kelola yang baik," tutup Arsul.
Anggota Majelis Tinggi PPP Hasrul Azwar membenarkan bahwa mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Partai. Selain itu, ada nama lainnya yang berasal dari kalangan profesional.
" Ada beberapa nama baru, Ruki atau mantan Ketua KPK sebagai ketua mahkamah partai (MP). Ada pensiunan jenderal, mantan direktur BUMN," kata Hasrul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Hasrul menambahkan partainya juga mengakomodir sejumlah pihak dari PPP hasil Muktamar Jakarta. Beberapa di antaranya yakni, istri dari Suryadharma Ali, Wardatul Asriah dan Fernita Darwis.
"Terakomodir di sini," Hasrul menandaskan.
