Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar menggelar rapat pleno perdana untuk persiapan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Rapat ini dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar.
Dalam rapat ini akan dibahas soal iuran anggota untuk penyelenggaraan munas serta tanggal pelaksanaan. Menurut Ketua Steering Committee Munas Golkar, Nurdin Halid awalnya munas akan dilakukan pada 7 Mei 2016, namun batal.
Sebab Golkar harus menyesuaikan waktu Presiden Joko Widodo sebagai undangan dan keluarnya SK Menkumham.
"Alhamdulillah 2 hari lalu SK Menteri Hukum telah keluar, jadi ada legal standing untuk menyelenggarakan munas," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Baca Juga
Advertisement
Sehingga rencananya pelaksanaan munas akan dilakukan pada 23 Mei 2016. "Iuran juga nanti dibahas dalam rapat pleno ini, tapi itu sudah tidak menjadi hal yang trending topic," ujar Nurdin.
Ia mengatakan, persiapan munas Golkar sudah hampir rampung. Tinggal menunggu pengesahannya saja dalam rapat pleno.
"Sudah 90 persen rampung. Steering Commite sudah 95 persen. Begitu disahkan langsung naik cetak, 5% itu tinggal percetakan. Semua persiapan kita itu dilaksanakan dengan baik, dengan tahapan-tahapan prosesi ketua umum kemudian agenda-agenda yang lainnya," jelas Nurdin.
Sementara soal iuran, sambung Nurdin, sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Dalam AD/ART menyebutkan sumber pendanaan partai antara lain melalui sumbangan atau iuran kader hingga bantuan negara.
"Ini sudah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 dalam AD/ART, sudah jelas mengatakan iuran anggota adalah wajib," ucap Nurdin.
