Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan mengenai pagu indikatif 2017. Pagu indikatif ini merupakan asumsi awal mengenai makro ekonomi Indonesia pada 2017.
Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dalam pagu indikatif ini, asumsi makro ekonomi Indonesia lebih baik jika dibandingkan apa yang sudah dituangkan dalam APBN 2016.
"Sesuai amanat Undang-undang No 17 tahun 2003, nanti tanggal 20 Mei, pemerintah harus menyampaikan bahan untuk perbincangan pendahuluan APBN 2017 ke DPR RI, beserta rencana kerja pemerintah," kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Bambang menuturkan dirinya akan menerapkan kebijakan fiskal yang luas dalam APBN 2017. Ini dilakukan untuk memberikan stimulus ekonomi Indonesia di tahun itu. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan tetap menjalankan kebijakan defisit anggaran.
Tak hanya itu, alokasi anggaran, pemerintah akan tetap memfokuskan dalam hal pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pertahanan dan keamanan (hankam).
Mengenai belanja program, Bambang mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menyusun dengan mekanisme money follow program. Ini yang akan menjadi penekanan di APBN 2017.
"Yang pasti perkiraan belanja K/L akan lebih rendah dari dana alokasi khusus dan dana desa," ujar Jokowi.
Berikut asumsi makro ekonomi Indonesia yang akan disampaikan dalam pagu indikatif 2017:
Pertumbuhan Ekonomi : 5,5-5,9 persen
Inflasi : 3-5 persen
Nilai tukar rupiah : 13.650-13.900
Harga minyak : US$ 35-45 per barel
Lifting minyak : 740 ribu - 760 ribu bph
Lifting gas : 1-1,1 juta barel oil equivalent per day
(Yas/Ahm)
