Liputan6.com, Jakarta - Lima warga negara China ditangkap di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, karena mengebor untuk mengambil sampel tanah, guna proses pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mereka juga melanggar masalah keimigrasian.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki pandangan tersendiri atas masalah ini. Pria yang kerap disapa JK ini mengatakan, penangkapan terhadap lima WN China harus dilihat secara jernih. Adanya penangkapan itu, bukan berarti melarang adanya tenaga asing bekerja Indonesia.
"Tenaga asing boleh kita berikan izin bila menanam modal. Yang salah bukan tenaga asingnya, yang salah masuk wilayah TNI AU tanpa izin," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Kehadiran para pekerja dari Tiongkok itu semula untuk memeriksa kondisi tanah yang akan dijadikan stasiun kereta cepat. Menurut JK, wajar saja proyek yang dikerjakan Tiongkok menghadirkan tenaga ahli dari negara asal mereka. Sebab, mereka yang paling tahu teknologi yang akan digunakan di lokasi itu.
"Karena itu kan investasi yang dilakukan China kan sampai Rp 70 triliun. Jadi tentu butuh tenaga yang menguasai, karena kita belum tentu bisa langsung mempergunakan teknologi cepat itu," jelas JK.
Dia menegaskan, Indonesia tidak menolak masuknya tenaga asing. Asalkan mereka ikut berinvestasi dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi. Misalnya saja membangun pabrik garmen di Indonesia yang memerlukan banyak pegawai. Negara tersebut biasanya juga mengirim 100 pengawas.
"Tanpa supervisor yang 1.000 itu tidak bisa kerja karena tidak mengetahui teknologi itu. Jadi tidak semua tenaga asing itu punya manfaat, tanpa tenaga yang skill ataupun perusahaan tidak mungkin kasih uang saja. Dia ingin juga ada manajerial dari sana. Nah tentu itu sah-sah saja dan tentu kita dorong," pungkas JK.
