Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 150 ribu buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berencana menggelar unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Minggu (1/5/2016) ini. Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal kepada pemerintah dan para pengusaha.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan aksi buruh ini akan digelar serempak di 32 provinsi dan 250 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah buruh yang dikerahkan mencapai 1 juta orang.
"Tak kurang dari 1 juta buruh siap melakukan aksi di peringatan May Day. Itu yang sudah terkonfirmasi oleh kawan-kawan daerah. Sedangkan untuk massa buruh yang ikut demo se-Jabodetabek 150 ribu orang," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta.
Diakui Said, dari 32 provinsi baru terkonfirmasi para buruh di 28 provinsi yang ikut berpartisipasi pada peringatan May Day. Sementara dari 250 kabupaten/kota yang rencananya ikut juga baru terkonfirmasi 200 kabupaten/kota.
Baca Juga
Advertisement
"Ini karena ada Kapolda dan Kapolres yang belum mengeluarkan surat izin (unjuk rasa) di beberapa daerah tersebut. Tapi kita tetap akan turun ke jalan, karena untuk menyampaikan aspirasi tidak perlu surat izin, tapi cukup pemberitahuan," jelas dia.
Said menuturkan, bagi massa buruh di daerah, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah (pemda). Sedangkan di Jakarta, aksi ini akan terkonsentrasi di depan Istana Negara dan Gelora Bung Karno (GBK).
"Karena bertepatan dengan Car Free Day, paling nanti bus, mobil, motor tidak akan masuk di Jalan Sudirman dan Thamrin," dia menjelaskan.
Dia menjelaskan, pada aksi unjuk rasa di Ibukota, massa buruh akan berkumpul di Patung Kuda Indosat pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu massa akan berjalan kaki (long march) ke depan Istana Negara dan menggelar aksinya hingga pukul 13.00 WIB. Demo akan berakhir di GBK.
"Ada 15 ribu buruh dari SPN Tekstil akan aksi di depan DPR pukul 10.00 WIB juga. Kemudian pada pukul 13.00 WIB semua buruh bergerak ke GBK. Dan pukul 13.30 WIB kita mulai acara di GBK dengan orasi-orasi dan deklarasi ormas buruh, ada hampir 20 federasi serikat buruh. Itu sampai pukul 17.30 WIB setelah itu membubarkan diri," papar Said.
Adapun tiga tuntutan buruh pada Hari Buruh Internasional ini, antara lain :
1. Mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tolak upah murah dan menaikkan upah minimum 2017 sebesar Rp 650 ribu.
Menurut Said, pihaknya sedang melakukan judicial review di Mahkamah Agung (MA) supaya membatalkan PP 78/2015 tersebut. Dalam prosesnya, seharusnya PP ini dinilai tidak berlaku sampai keputusan in krah.
Karena aturan itu melanggar hak setiap warga negara Indonesia memperoleh kehidupan yang layak, menghapus hak negosiasi, perundingan, dan kebebasan berserikat bagi buruh untuk ikut menetapkan besaran upah minimum.
"Ini rezim upah murah. Jadi kita menuntut ada kenaikan upah minimum tahun depan sekitar 20-25 persen atau Rp 650 ribu per bulan untuk rata-rata se-Indonesia. Kalau pakai PP 78, naiknya cuma 9 persen atau Rp 200 ribu-Rp 250 ribu. Ini kan kecil sekali," tegasnya.
2. Stop kriminalisasi-dan stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
"PHK masih mengancam buruh. Faktanya ada 2.600 buruh nelayan di Cirebon terancam kena PHK, di Jombang ada 6.000 buruh di PHK. Bahkan data kami total terjadi PHK 32.680 orang sepanjang Januari-Maret ini," terang Said.
3. Buruh menolak reklamasi Teluk Jakarta-tolak penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Serta menolak Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Said menjelaskan, RUU Pengampunan Pajak sangat melukai dan mencederai buruh serta masyarakat kecil yang taat membayar pajak.
"Buruh mana pernah mengemplang pajak, wong begitu gajian langsung dipotong. Kalau dilihat perorangan, pajaknya memang kecil, tapi jika diakumulasi 44 juta buruh se-Indonesia, bisa triliunan rupiah," tegas dia.(Fik/Nrm)
