Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mendapat kunjungan dari kaukus Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Para pejabat Maluku Utara ini memaparkan pembangunan infrastruktur ke depan di kawasan tersebut.
JK mengatakan, Maluku Utara berbeda dengan dearah lainnya karena provinsi kepulauan yang terbilang baru.
"Tentu harus mendapat perhatian yang cukup dan pemerintah seperti diketahui minggu lalu presiden ke situ melihat kemajuan-kemajuan dan apa upaya lainnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Sebagai wilayah kepulauan, kata JK, infrastruktur baik di darat, laut, dan udara di kawasan Maluku Utara harus dijamin konektifitasnya.
Namun, diakui JK, tidak mudah membangun Maluku Utara dan wilayah Timur Indonesia. Butuh biaya ekstra untuk membangun terutama transportasinya.
Baca Juga
Advertisement
"Program kita kan bagaimana membangun luar Jawa, termasuk tentu daerah-daerah kepulauan. Membangun daerah kepulauan tidak semudah membangun pulau besar katakanlah Jawa dan Sulawesi karena biaya membangun itu lebih tinggi daripada yang lain," imbuh JK.
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengatakan, sederet pembangunan infrastruktur berskala besar sedang dikejar realisasinya. Sebut saja pembangunan pelabuhan, transportasi, pertanian, perikanan dan juga ada pariwisata.
"Maluku Utara itu perikanan yang utama, laut kami ada 72%, ada 800 pulau. Jadi saya kira pariwisata, juga perikanan, pertanian, ada pertambangan sementara,"kata dia.
Upaya pemenuhan infrastruktur kini sudah dimulai dengan pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan. Revitalisasi bandara, pelabuhan juga sedang dikerjakan.
Yang kini tengah dipenuhi dalam waktu dekat adalah Transhalmahera yang akan beroperasi pada 2018 dengan bantuan pemerintah pusat.
"Hanya masih ada kendala infrastruktur jalan. Kalau itu bisa selesai mudah-mudahan masyarakat dapat bekerja lebih baik," kata Abdul Gani.
