Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menyatakan kesulitan membiayai proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) untuk jalur di luar DKI Jakarta yang ditaksir mencapai Rp 23 triliun. Rute tersebut adalah proyek tahap I, Bekasi Timur-Dukuh Atas.
"Kita putuskan rute Jabodetabek dibiayai dari APBN karena kita pikir bisa kita bayar. Ternyata beda wilayah. Tapi kita tidak bisa bayar, karena itu di luar wilayah kita," tegas Ahok di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memutuskan untuk mengembalikan proyek LRT tersebut kepada Pemerintah Pusat.
"Iya (dikembalikan ke Pusat) supaya bayarnya lebih mudah," ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Keputusan lainnya, dia bilang, Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan atau membangun jalur rel standar untuk LRT Jabodetabek. Pemprov akan tetap menggarap kereta ringan ini sesuai versi DKI.
Baca Juga
Advertisement
"Kita tetap menggunakan rel standar. DKI tetap bangun versi DKI, dan Adhi Karya tetap bangun versi Adhi Karya dan BUMN lain," jelas dia.
Ahok menyadari keputusan tersebut mendapat tentangan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Pihak Kementerian Perhubungan menolak ikut spesifikasi LRT pilihan Pemprov DKI.
Padahal, sambungnya, pembangunan jalur rel LRT sepanjang 23 Km oleh Adhi Karya masuk ke wilayah DKI Jakarta dan dibiayai APBN. Sementara jalur yang di luar DKI mencapai 50 Km dan yang digarap Pemprov DKI sepanjang 90 Km.
"Menhub ngotot tidak mau pakai rel standar. Kalau tidak mau pakai, bagaimana mau ketemu. Kan yang dikerjakan Adhi Karya 23 Km ada di wilayah DKI, lalu kalau kita potong, Adhi Karya mau bangkrut jika penumpangnya tidak diangkut sampai Dukuh Atas?," sindir Ahok.
Dia berharap supaya Menhub Jonan dapat mengikuti spesifikasi jalur rel LRT yang digunakan Pemprov DKI, yakni standar. "Anda harus ikut yang lebih besar dong. Nah Pak Jonan setuju ikut yang lebih besar, tapi dia tidak mau bayar. Jadi persoalannya sekarang, ada di Pak Jonan. Tapi Pak Jonan bilang yang bisa perintah saya cuma Presiden," celetuk Ahok.
Oleh karena itu, Ahok mengaku, hasil rapat koordinasi proyek LRT bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko ini akan diserahkan dan diputuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi ya sudah, biar diputuskan Presiden supaya cepat. Target kita LRT sudah bisa dipakai untuk Asian Games 2018, nah yang di Pusat diharapkan sudah ada, nanti ketemunya sama-sama di Dukuh Atas," kata Ahok. (Fik/Ahm)
