Liputan6.com, Makassar - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menilai kondisi keuangan negara untuk sektor pendidikan harus lebih mendapat perhatian serius. Terutama untuk pendidikan nasional.
"Agar tidak mengkhawatirkan. Kita di DPR akan mewaspadai kondisi keuangan negara di sektor pendidikan nasional, istilahnya ini sudah siaga 1," kata Riefky di sela-sela kunjungan kerjanya di Makassar, Rabu (4/5/2016).
Bila tidak diawasi, kata dia, akan berdampak terhadap mundurnya pengelolaan pendidikan nasional. "Pada era pemerintahan Joko Widodo di APBNP 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp 400 triliun," ujar Riefky.
Namun, menurut dia dana pendidikan kemungkinan akan turun seiring dengan akan dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBNP 2016 di bulan Juni, dan juga pada pembahasan RAPBN 2017 bulan Agustus tahun ini.
Baca Juga
Advertisement
"Perlu diwaspadai oleh semua pihak khususnya Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk para orang tua murid. Hal itu akan berdampak sistemik terhadap program-program pendidikan di Indonesia," kata dia.
Riefky mengatakan, kebijakan suatu negara harus dikelola secara berkelanjutan dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian pondasi kebijakan yang telah ditata oleh pemerintahan sebelumnya.
Tentunya program yang sudah berjalan dengan baik, lanjut Riefky, tentu harus dilanjutkan. Turunnya dana anggaran jangan sampai berpengaruh pada pendidikan nasional.
"Ingat, sebagian besar calon usia kerja produktif tersebut saat ini berada di bangku sekolah dan kuliah," kata Riefky.
