Liputan6.com, Jakarta - Realisasi belanja negara hingga 8 Mei 2016 tercatat sebesar 28 persen dari target Rp 2.095,7 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Rendahnya pengeluaran tersebut karena Kementerian/Lembaga sangat lamban dalam menyerap anggaran, terutama belanja modal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, total realisasi belanja negara baik pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa hanya 28 persen. Sementara pendapatan negara yang terkumpul 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun hingga periode 8 Mei 2016.
"Sampai dua hari yang lalu, realisasi total belanjanya 28 persen, penerimaan negara 23 persen. Defisit anggaran masih manageable," tegas Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Ditemui dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku bahwa realisasi atau penyerapan anggaran belanja negara masih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Memang lebih rendah dari periode yang sama 2015. Karena situasi kegiatan ekonomi, ekspor dan impor turun sehingga kegiatan perusahaan banyak yang tersendat dan tidak bagus, di samping penerimaan negara, termasuk setoran pajak yang kurang," terangnya.
Darmin menilai, penyerapan anggaran atau belanja yang cukup baik dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono. Namun tidak diikuti Kementerian lain.
"Buat PUPR oke, tapi tidak berlanjut dengan Kementerian lain. Jadi semangat (penyerapan anggaran) di awal saja. Makanya Presiden Jokowi tadi minta supaya Kementerian lain mempercepat penyerapan anggaran juga," harapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna tadi siang, Jokowi menyindir beberapa menterinya yang penyerapan anggarannya, terutama belanja modal masih rendah. Untuk itu, dirinya meminta kepada para pejabat negara itu segera mengebut penyerapan anggaran.
"Ini sudah saya ulang terus, tapi kelihatannya pada awal tahun yang bergerak hanya 1,2 3 kementerian saja, yang lainnya saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas yang ada," kata Jokowi.
Jokowi ingin kementerian yang lambat penyerapan anggarannya agar mengubah kebiasaan. Jokowi ingin mengebut penyerapan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa melesat.
Di samping itu, Jokowi juga mengapresiasi beberapa kementerian yang sudah berjalan penyerapan belanja modalnya mulai pergantian tahun. Kementerian itu yang berhubungan dengan infrastruktur, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Untuk mewujudkan misinya menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa yang akan datang, Jokowi ingin para pembantunya untuk bekerja keras. Reformasi birokrasi yang menjadi modal utama, kembali ditegaskan Jokowi.
"Pada kesempatan ini, perlu saya ulang lagi, di kuartal kedua agar belanja modal barang betul-betul segera dikeluarkan, dibelanjakan, direalisasikan, semua kementerian dan lembaga. Semua, baik di Polri, TNI, Jaksa Agung, semuanya," papar Jokowi.
