Liputan6.com, Jakarta - Dalam menjaring bakal calon gubernur DKI, PDIP telah menetapkan iuran Rp 5 juta dari setiap kandidat. Dana itu diminta saat sang calon akan mengikuti fit and proper test.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dana Rp 5 juta, merupakan anggaran yang diperuntukkan dalam acara tersebut. Dana itu dianggap sebagai bentuk gotong royong dari para kandidat.
"Ini bentuk gotong royong saja dari kandidat. Kami dari DPP tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari uang itu," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Hasto menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk menyewa psikolog profesional dalam proses tes wawancara tersebut. Selain itu dana juga dikeluarkan untuk konsumsi para kandidat serta kepada para pendukung mereka yang datang ke kantor DPP PDIP.
Baca Juga
Advertisement
Dia melanjutkan, uang administrasi tersebut juga dapat membantu kandidat yang tidak mampu namun memiliki elektabilitas yang tinggi serta dianggap berpotensi memimpin Jakarta.
"Kalau memang baik dan punya potensi, pasti dibantu. Bagaimana pun, kami di DPP memberikan keleluasaan bagi siapapun yang mengundurkan diri," ucap Hasto menandaskan.
Kebijakan PDIP tersebut membuat seorang bakal calon Hasniati mengundurkan diri dari proses penjaringan gubernur DKI Jakarta. Dia menyatakan enggan menyerahkan Rp 5 juta saat mengikuti fit and proper test.
"Saya mengundurkan diri. Saya tidak terima kalau disuruh membayar Rp 5 juta," kata Hasniati saat hendak keluar dari kantor DPP PDIP, Jakarta.
Hasniati yang mengaku kader PKB itu menolak membayar uang administrasi lantaran sepengetahuan dia, proses itu tanpa dipungut biaya.
