Liputan6.com, Jakarta - Pengembang mengaku kurang berminat membangun proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) di Jakarta. Alasannya karena harga lahan yang sudah sangat mahal di Ibukota, sehingga tidak layak untuk dibangun hunian vertikal murah.
Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Iskandar mengatakan, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan berbagai insentif bagi pengembang yang mau membangun rusun milik murah di Jakarta.
"Kendala utama pengembang membangun rusunami di Jakarta sudah jelas faktor lahan yang sudah mahal. Sementara harga jual rusunami subsidi dibatasi pemerintah maksimal Rp 250 juta. Kecuali ada kepastian kemudahan dari pemerintah terutama Pemprov DKI terutama dari sisi perizinan," ungkapnya ditulis Kamis (12/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Akibatnya, banyak pengembang di Jakarta terutama anggota Apersi yang memilih membangun rusunami di daerah peyangga seperti Bekasi, Cibinong dan Tangerang. Saat ini tercatat ada sebanyak 532 pengembang anggota Apersi DKI Jakarta, dan separuhnya aktif. Dari jumlah itu, mayoritas adalah pengembang perumahan subsidi yang aktif membangun di daerah peyangga Jakarta.
"Dari target pembangunan rumah subsidi Apersi secara nasional sebanyak 120 ribu unit, hampir 24 ribu dibangun anggota Apersi DKI. Namun lokasi proyeknya memang tersebar di luar Jakarta," papar Iskandar.
Meski realisasi pembangunan nantinya akan masuk dalam kinerja wilayah DPD Apersi Jawa Barat atau DPD Apersi Banten, namun kata Iskandar, konstribusi anggota Apersi DKI Jakarta patut mendapat apresiasi tersendiri.
Berbagai upaya terus dilakukan Apersi DKI Jakarta untuk menggenjot realisasi pembangunan rumah subsidi oleh anggotanya. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi, serta advokasi.
"Seperti kemarin kami adakan gathering anggota sebagai ajang memberikan edukasi terkait berbagai isu perumahan," ujar dia.
Menurut Iskandar, prioritas utama Apersi DKI Jakarta lainnya adalah melakukan konsolidasi anggota karena selama ini sebagian besar anggota sudah lama tidak mendapat informasi baru terkait isu-isu perumahan. Saat ini sudah dilakukan pembinaan kembali kepada anggota, dimana dari 532 perusahaan, sekitar 50 persen diantaranya aktif atau sudah menjalin komunikasi kembali dengan DPD Apersi DKI Jakarta.
