Liputan6.com, Nusa Dua - Munaslub Partai Golkar kali ini tentu bertujuan mewujudkan partai yang bersih. Namun, tim sukses Calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso mensinyalir ada upaya praktik politik uang yang diduga dimainkan sejumlah kandidat.
"Berdasar laporan, kami mendengar informasi bahwa money politics dengan angka yang fantastis, masih berjalan sampai saat ini," kata Ketua Pelaksana Tim Sukses Priyo Budi Santoso, Vasco Ruseimy di lokasi penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar, Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (15/5/2016).
Vasco mengatakan, sejumlah calon ketua umum atau caketum diduga mengucurkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan suara pada Munaslub Golkar. Politik uang seperti ini sangat disesalkan di tengah upaya membangun Partai Golkar dengan budaya munas yang bersih.
Baca Juga
Advertisement
"DPD II ada yang siap untuk memberi kesaksian. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita Golkar mewujudkan munas yang bersih dan rekonsiliatif tidak akan tercapai," dia menambahkan.
Vasco meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komite Etik Munaslub Golkar segera bertindak. Sebab, komite etik sudah memerintahkan tidak ada yang boleh memainkan politik uang.
"Jika ada yang merusak partai dengan melakukan politik uang yang fantastis, maka KPK sudah berkewajiban untuk bergerak. Komite etik juga harus tegakkan aturan untuk menghukum calon ketua umum yang gunakan politik uang," ujar Timses Caketum Golkar Priyo Budi Santoso tersebut.
Penyidik KPK Bertebaran
Para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar perlu berhati-hati dan berpikir ulang untuk melakukan money politics dalam memilih ketua umum.
Sebab, ada informasi yang menyebut Komite Etik Panitia Munaslub sudah bekerja sama dengan intel Polri, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga dari Badan Intelijen Negara (BIN) sudah berseliweran di sekitar arena Munaslub Golkar.
Seperti diungkap Lawrence Siburian, ‎Munaslub Golkar kali ini merupakan kali pertama dibentuknya Komite Etik yang tugas dan fungsinya adalah memonitor, mengawasi, dan menegakkan peraturan yang ada.
"Dan kitapun berkoordinasi dengan polisi, dengan KPK, dengan BIN. Baru kali ini," kata Lawrence, Minggu (15/5).
Ditegaskannya, sudah ada mekanisme kerja yang disepakati oleh masing-masing aparat yang terlibat, termasuk dengan BIN.
"Iya, kita MoU langsung dengan Kepala BIN Sutiyoso," imbuh Lawrence.
Seorang Sumber di kalangan internal Golkar yang menolak disebutkan namanya juga mengaku sempat melihat seseorang yang dia kenali sebagai penyidik KPK.
"Pertama saya melihatnya waktu di Bandara Ngurah Rai berama beberapa orang," tutur sumber itu.
Mulanya sumber yang dekat dengan petinggi KPK itu menyangka kedatangan penyidik untuk urusan lain. Namun, ia kaget ketika melihat penyidik KPK itu dengan mengenakan topi ada di sebuah hotel yang disebut-sebut sebagai tempat untuk berkumpul pendukung salah satu calon ketua umum.
"Saya melihatnya lagi. Gerak-geriknya memang tak mencurigakan," ujar sumber itu.
Lebih lanjut sumber itu mengingatkan, KPK memiliki mobil sejenis OB van. Isinya adalah peralatan sadap.
Mobil itu juga nyaris tak pernah terlihat di pelataran KPK. "Jadi siapa menjamin bahwa mobil itu tidak berseliweran di sekitar sini," ucap dia.
Dia mengaku langsung mengingat bahwa KPK juga pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu kader partai penguasa yang sedang menggelar kongres di Bali beberapa waktu lalu. Yang dia maksud tentu saat kongres PDI Perjuangan beberapa bulan lalu.
“Jangan salah, ada partai pemenang yang berkongres di sini, tapi ada kadernya ditangkap KPK," ujar sumber itu.
