Ketua MPR Dukung Organisasi Perekat Bangsa

Sosok seperti Din Syamsuddin, Ali Maskyur Musa, Siti Zuhro, dan Chusnul Mariyah, pada 16 Mei 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan

oleh Liputan6 diperbarui 16 Mei 2016, 13:54 WIB
Sosok seperti Din Syamsuddin, Ali Maskyur Musa, Siti Zuhro, dan Chusnul Mariyah, pada 16 Mei 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan

Liputan6.com, Jakarta Sosok seperti Din Syamsuddin, Ali Maskyur Musa, Siti Zuhro, dan Chusnul Mariyah, pada 16 Mei 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Saat ditemui di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, ketua delegasi Din Syamsuddin mengatakan kedatangan mereka untuk memperkenalkan organisasi barunya yang dibentuk. Organisasi itu adalah Pergerakan Indonesia Maju (PIM).

Dikatakan oleh Din bahwa PIM dirikan pada tanggal 4 April 2016 dan akan dideklarasikan pada 20 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dipaparkan bahwa PIM adalah sebuah gerakan masyarakat lintas agama, suku, gender, dan profesi. Menurut Din organisasi itu anggotanya 40 persen adalah kaum perempuan.

Lebih lanjut dikatakan, PIM dibentuk untuk menggalang potensi kemajemukan yang ada di Indonesia. Diakui beberapa pihak selama ini kemajemukan yang ada dianggap sebagai kelemahan di saat bangsa mengalami krisis. Untuk itu PIM ingin kemajemukan yang ada digalang untuk menjadi kekuatan dan persatuan. “PIM ingin menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan yang dahsyat untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Ali Maskyur Musa bahwa PIM dibentuk untuk mengembalikan etos para founding fathers. Dalam kesempatan itu Siti Zuhro menyebut bahwa PIM adalah organisasi tanpa sekat dan ingin ikut memberdayakan masyarakat desa.

Mendapat kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menyambut dengan tangan terbuka. “MPR sebagai rumah rakyat, siapapun kita terima,” ujarnya. Dikatakan kepada para tamunya, masyarakat yang datang ke MPR ada yang menyampaikan aspirasi bahwa mereka ingin kembali ke UUD Tahun 1945 sebab dengan adanya amandemen membuat bangsa ini selalu gaduh.

Ada pula masyarakat yang datang ke MPR menyatakan bahwa hasil amandemen yang telah dilakukan mempunyai dampak yang baik sehingga UUD NRI Tahun 1945 perlu dipertahankan. Lagi, ada masyarakat yang datang ke MPR untuk menyampaikan aspirasi bahwa bangsa ini memerlukan haluan negara, seperti GBHN dalam masa Orde Baru.

Menanggapi adanya keinginan masyarakat bahwa bangsa ini memerlukan haluan negara, Zulkifli Hasan telah menerima aspirasi itu. MPR diakui telah melakukan tahapan-tahapan untuk merealisasikan lahirnya haluan negara. Dalam tahapan-tahapan yang ada, menurut Zulkifdli Hasan, MPR menjaring aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

Sebagai organisasi yang barupun, Zulkifli Hasan akan meminta masukan dari PIM untuk melahirkan haluan negara yang komprehensif dan mencakup semua bidang. “Mudah-mudahan bahan untuk melahirkan haluan negara, tahun ini sudah ada,” harapnya. Ditambahkan dalam haluan negara itu, apa yang baik di masa Presiden Soekarno dan Soeharto diserap dalam haluan negara yang akan dilahirkan.

Sebagai organisasi lintas agama, suku, gender, dan profesi yang menjadi pilar PIM, menurut Zulkifli Hasan organisasi itu sejalan dengan MPR yang tengah melakukan Sosialisasi Pancasila. Untuk itu dirinya menginginkan agar PIM dan MPR bisa jalan sama dalam memperkuat keragaman bangsa ini.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya