Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia berupaya melakukan reformasi fiskal dengan membenahi penyaluran subsidi ke masyarakat miskin, salah satunya menggunakan kartu pintar (smart card). Melalui cara ini, penyaluran subsidi dapat terbebas dari segala bentuk korupsi sehingga setiap anggaran negara mengalir kepada yang berhak.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah melakukan inovasi agar tercapai target pembangunan maupun kesejahteraan rakyat. Penyaluran subsidi atau bantuan sosial dengan kartu pintar. Ada pun tiga program yang sudah diluncurkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Kita kenalkan smart card sebagai bentuk dukungan pemerintah langsung ke masyarakat. Isinya dukungan pendidikan, buat beli buku, biaya sekolah, buat kesehatan, biaya check up ibu hamil, beli pupuk supaya lebih murah," ujar dia saat ditemui di JCC, Rabu (18/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Kartu pintar, sambung Bambang, merupakan pengganti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang rentan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyelewengan. Dengan kartu pintar, Ia mengakui, penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan terhindar dari penggunaan yang tidak sesuai program.
"Kalau dulu BLT, kelihatannya baik tapi rentan manipulasi, korupsi, tidak transparan, banyak pelanggaran, misalnya pupuk subsidi dibeli perusahaan-perusahaan besar. Jadi solusi kartu pintar, nantinya hanya bisa digunakan untuk program seperti beli pupuk, tidak bisa buat beli rokok atau yang lain. Biasanya masyarakat banyak menghabiskan uang buat beli rokok atau pulsa ponsel," jelas dia.
Tidak tinggal diam, Bambang bilang, pemerintah terus memperbaiki pemanfaatan kartu pintar. Dalam waktu dekat, lanjutnya, dapat digunakan untuk membeli voucher atau token listrik dan bahan pangan, seperti beras. "Ini inovasi publik. Kita manfaatkan informasi teknologi untuk transfer subsidi lebih baik, supaya kesejahteraan meningkat," ujar Bambang.
