Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menandatangani komitmen pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$ 836,26 juta untuk membiayai tiga proyek prioritas di berbagai sektor. Sayangnya, penandatanganan utang untuk proyek pengembangan jaringan transmisi PT PLN (Persero) harus tertunda.
Penandatanganan komitmen pinjaman tersebut berlangsung di sela-sela Sidang Tahunan IDB ke-41 di JCC, Kamis (19/5/2016). Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dengan Presiden IDB Grup Ahmad Mohamed Ali. Disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan delegasi dari Indonesia lainnya.
Bambang mengungkapkan, sebagai perwujudan Member Country Partnership (MCPS) 2016-2020,IDB menggelontorkan pinjaman senilai US$ 5,2 miliar untuk Indonesia.
"Rinciannya, melalui IDB senilai US$ 3,2 miliar, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) US$ 1,8 miliar dan US$ 200 juta International Competitive Bidding (ICB) untuk pengembangan sektor swasta," terang Bambang.
Baca Juga
Advertisement
Diakuinya, ada tiga proyek yang merupakan bagian dari komitmen pembiayaan Lembaga Keuangan Multilateral US$ 5,2 miliar. Terdiri dari, proyek pembangunan dan pengembangan universitas di Indonesia, perbaikan kampung kumuh, serta pengembangan jaringan transmisi.
"Untuk proyek pengembangan empat Universitas dapat pinjaman US$ 176,5 juta, perbaikan kampung kumuh senilai US$ 329,76 juta, dan pengembangan jaringan transmisi senilai US$ 330 juta," jelasnya.
Alokasi pinjaman di empat Universitas, antara lain pertama, Universitas Jember sebesar US$ 40,81 juta. Kedua, Universitas Negeri Malang menerima pinjaman US$ 35,56 juta. Ketiga, Universitas Mulawarman US$ 41,32 juta, serta keempat, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memperoleh US$ 45,72 juta.
Namun pelaksanaan penandatanganan komitmen pinjaman tersebut, kata Bambang, belum bisa direalisasikan untuk pengembangan jaringan transmisi PLN senilai US$ 330 juta. Akibat dari proses administrasi yang belum kelar, penandatanganan terpaksa tertunda.
"Karena masih ada administrasi yang belum diselesaikan, maka penandatanganan tertunda. Tapi proyek akan tetap berjalan dalam waktu dekat. Pinjaman tetap diberikan, ini kan cuma masalah signing ceremony," tutur Bambang.
