Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia sepakat menjalin kerja sama untuk memberantas praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela acara ASEAN-Rusia Summit 2016, di Sochi, Rusia, hari ini (19/5/2016).
Dari keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rusia memberi dukungan kepada Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mengagendakan IUU Fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC).
Kerja sama lainnya, berbagi pengalaman dalam penanganan IUU Fishing, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur pengawasan sumber daya laut, serta menolak masuknya produk hasil IUU Fishing ke negara masing-masing.
Selain pemberantasan illegal fishing, kedua negara juga sepakat bekerjasama di sektor investasi. "Kami juga sepakat terus mendorong investasi Rusia di Indonesia, di sektor maritim, infrastruktur, kereta api, dan pelabuhan juga minyak serta energi dan listrik", ungkap Presiden Jokowi.
Menteri Kelautan dan PerikananSusiPudjiastuti sebelumnya telah berdiskusi dengan Kepala Badan Federasi Perikanan Rusia,IlyaShestakov di HotelRadisonParadise,Sochi. Dalam gelaran pertemuan tersebut, MenteriSusi menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kualitas produk kelautan dan perikanan, agar dapat mendukung ekspor Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Saya komit untuk memperbaiki kualitas ikan ekspor Indonesia. Jika tertarik, datang ke Indonesia. Kami punya aturan 100 persen kepemilikan asing dari yang sebelumnya hanya minoritas," kata Susi.
Selain itu, Menteri Susi juga mengharapkan Rusia mendirikan pusat pengolahan ikan di Indonesia Timur. Dengan demikian, kualitas ikan ekspor Indonesia bisa makin meningkat.
"Sebanyak 60 persen tuna di dunia datang dari Indonesia. Nelayan lokal banyak tangkap, dengan fasilitas yang bagus di freezing dan processing. Itu akan membuat produk kami lebih segar," lanjut Susi.
Menteri Susi juga menambahkan, pihak asing tidak bisa membuat perusahaan penangkapan ikan, tapi masih bisa membangun perusahaan pengolahan ikan dengan kepemilikan hingga 100 persen. "Saya sudah ditunjuk jadi special envoy untuk Rusia. Saya akan memfasilitasi semuanya dari pemerintah (Rusia) hingga komunitas bisnis yang perlu berbisnis di Indonesia," paparnya.
Sementara menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) KKP Zulficar Mochtar yang hadir mendampingi, Rusia menjadi salah satu negara tujuan ekspor perikanan Indonesia.
Dari datanya, di 2013, ekspor perikanan Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur mencapai US$ 44,4 juta, Indonesia surplus US$ 39,5 juta. Lalu pada 2014 ekspornya anjlok menjadi US$ 7,6 juta saja. Meski demikian, Indonesia masih surplus US$ 926 ribu. Lalu pada 2015 mulai naik kembali menjadi US$ 13,8 juta.
Ada beberapa isu yang menjadi kepentingan Indonesia dalam diskusi tersebut. Pada 2 Mei 2016 telah dilaksanakan pertemuan Second Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Indonesia-Rusia, yang merupakan pertemuan tahunan pokja perdagangan yang berada di bawah kerangka pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Rusia.
Dalam pertemuan tersebut, Rusia menginginkan untuk bekerjasama di bidang kemaritiman. Rusia memiliki pengalaman dan IPTEK di bidang kemaritiman yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Adapun kerjasama yang dijajaki meliputi pengembangan sumber daya dan infrastruktur kelautan dan perikanan, antara lain pembangunan shipyard di Indonesia mengingat selama ini Rusia telah memiliki pengalaman pembangunan shipyard dengan Jerman, dan produk yang dihasilkan banyak diminati pasar Eropa.
Selanjutnya, pengembangan akuakultur terpadu dengan pusat pembangkit listrik yang saat ini diterapkan di Rusia, kerjasama teknologi radar laut untuk patroli keamanan wilayah perairan laut Indonesia. Selain itu, Rusia siap mensuplai kapal dan pesawat, baik digunakan untuk keperluan patroli laut maupun pesawat penumpang/komersil, juga investasi pada proyek pembangunan 15 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Tak hanya itu, Indonesia akan mendorong investasi Rusia di berbagai sektor. Sebagaimana yang tertera dalam Road Map on Monitoring Realization of Strategic Program of Russian-Indonesia Cooperation yang telah disepakati dalam Protocol of the Second Session of the Working Group on Trade, Investment and Industry of the Indonesia-Russian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation.
Hal ini perlu dilakukan, sehubungan dengan penunjukan Menteri Susi oleh Jokowi sebagai Utusan Khusus (special envoy) untuk pengembangan investasi Rusia di Indonesia.
