Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar pemerintah tidak buru-buru menyetujui usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Usulan pemberian gelar pada Presiden ke-2 RI itu disampaikan oleh Partai Golkar saat musyawarah nasional luar biasa di Nusa Dua, Bali.
"Menurut saya pemerintah jangan terburu-buru untuk memberikan persetujuan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pemerintah harus mengkaji lebih dalam mengenai wacana itu. Karena masih terjadi pro dan kontra di masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Iqbal kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Anggota Komisi IX DPR itu tidak memungkiri semasa hidupnya Soeharto telah memberikan kontribusi kepada Negeri salah satunya dalam bidang pembangunan. Namun ia mengingatkan, beberapa 'dosa' juga dilakukan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
"Tetapi ada berpendapat pada masa Soeharto berkuasa terjadi pembungkaman demokrasi dan permasalahan HAM di Indonesia," Iqbal menandaskan.
Saat Munaslub Golkar, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengatakan Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada Soeharto.
