Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan secara resmi partainya bergabung dan mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019 mendatang. Isu Presiden Jokowi yang akan memberikan salah satu kursi menteri ke Golkar pun mencuat dengan merapatnya partai berlambang beringin tersebut.
Menanggapi hal itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku tak khawatir, kursi menteri yang diduduki kadernya akan berkurang dengan bergabungnya Golkar.
"Presiden-nya kan PDIP, masa ngurangin menteri partainya, ya enggak lah," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Anggota Komisi III DPR ini optimistis Jokowi tak akan memangkas jatah kursi menteri PDIP dan memberikannya kepada Golkar. Menurut dia, Jokowi tentu mengetahui porsi jatah partai pendukung lama meskipun kini mengakomodir Partai Golkar.
"Di PDIP sangat banyak kader-kader yang profesional. Kalau Presiden mau mengangkat, memberhentikan itu hak prerogatif Presiden. Tapi Presiden tahu lah porsinya, proporsi untuk ke partai- partai beliau tahu," ucap Masinton.
Baca Juga
Advertisement
Berbeda dengan PDIP yang santai menanggapi masuknya dua anggota koalisi baru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar malah was-was. Kendati tidak mempermasalahkan PAN atau Golkar masuk dalam jajaran kabinet, tapi ia berharap masuknya dua partai itu tidak mengambil porsi menteri dari PKB.
"Kalau Golkar dan PAN mau dukung, masuk di pemerintahan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menteri jangan ambil jatah PKB. Dukung saja, kalau dukung ya yang ikhlas," ujar Muhaimin di kediamannya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta, Jumat 6 Mei 2016.
Menurut dia, selama ini empat menteri yang ditempati kader PKB yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Riset dan Dikti, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai kinerja baik. Karena itu, partai-partai tidak perlu mengincar kursi menteri yang telah ditempati para kader PKB itu.
"Ya semuanya baik, Pak Marwan, Pak Imam, semuanya baik. Jadi kalau mau ambil jatah menteri, ya ambil saja menteri dari non-partai yang bisa diambil. Kan menteri yang ditempati non-partai banyak," ucap Muhaimin.
