Liputan6.com, Surabaya - Acara Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film dokumenter tentang tahanan politik yang dibuang ke Pulau Buru batal digelar. Hal tersebut karena nobar film yang berjudul Pulau Buru: Tanah Air Beta itu tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian.
Ketua pelaksana nobar, Achmad Assifah mengatakan, pihaknya sebelumnya telah mengirim surat izin yang diajukan ke Polrestabes Surabaya pada Rabu 18 Mei 2016.
"Surat permohonan izin pemutaran dan diskusi saya kirim ke Polrestabes Surabaya, Rabu kemarin. Tapi belum mendapat jawaban," kata Assifah di lokasi nobar yang berada di warung kopi atau Padepokan Cokroaminoto Jalan Prapen Surabaya, di Surabaya, Jumat 20 mei 2016 malam.
Assifah menjelaskan, pihaknya juga memberikan salinan film ke Polsek Tenggilis, Surabaya, yang membawahi wilayah lokasi warung kopi. Tujuannya untuk melihat film tersebut, dan diminta untuk menunjukkan pada bagian mana yang dirasa tidak baik.
Baca Juga
Advertisement
"Saya bilang begitu, saya minta ditunjukkan bagian mana yang tidak baik dalam film yang saya berikan tersebut, tapi belum ada jawaban dan saya tidak tahu, apa alasannya, sehingga tidak diperbolehkan menonton film itu," ucap Assifah.
Dia menambahkan, acara tersebut juga mengundang beberapa narasumber seperti Saleh Mukadar, Airlangga Pribadi, dan Roy Murtaho.
"Kami tidak akan menyerah karena malam ini tidak jadi nobar. Dan akan mencoba kembali untuk mengajukan izin. Meski tidak tahu, sampai batas yang tidak ditentukan," ujar Assifah.
Sementara itu, Pembina Padepokan Cokro, Sulistyanto Soejoso mengatakan, tidak perlu ada yang disalahkan dengan batalnya acara nobar, termasuk polisi yang datang. "Karena polisi hanya menjalankan tugas dari atasannya," kata Sulistyanto.
Didiskusikan
Sulistyanto menyayangkan kesempatan nobar seperti ini harusnya bisa menjadi hal menarik, karena setelah nobar akan didiskusikan mana yang baik atau sebaliknya.
"Nobar dan diskusi sangat penting karena yang semula menduga nonton film ini tidak baik, maka akan mengerti apa sebenarnya pesan yang disampaikan," kata Sulistyanto.
"Kalau dibubarkan seperti ini maka tidak bagus. Karena niatnya tidak untuk membahas soal PKI, yang PKI kan itu yang membuat problem. Jika mandek seperti ini artinya kita tidak memberikan kecerdasan kepada yang hadir malam ini," ucap Sulistyanto.
Sulistyanto juga mengaku khawatir jika acara nobar dan diskusi film ini dilarang karena semakin dilarang, akan semakin marak. Jika film ini diedarkan di media sosial dan orang yang melihatnya tidak didampingi oleh orang yang mengerti, maka orang yang menonton film tersebut akan salah menyimpulkan.
"Jika sudah begitu, saya tidak bisa membayangkan. Tidak ada pembanding, penerjemah, malah akan banyak warga yang salah arah," ujar Sulistyanto.
